SORONG – Begitu menjanjikannya manfaat dari kehadiran industri Migas membuat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) tergugah mendirikan perusahaan daerah (Perusda). Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur PBD, Dr. Muhammad Musa’ad, M.Si saat menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) Perkembangan Industri Hulu Migas di Provinsi Papua Barat Daya tahun 2023, Rabu (8/3).
Dikatakan, pembentukan Perusda merupakan arahan langsung dari Presiden RI dan menteri investasi. Bahwa setiap perusahaan harus melakukan hilirisasi. Sehingga setiap investor yang masuk tidak hanya fokus pada kegiatan eksplorasinya, namun juga perlu memikirkan dampak tang akan ditimbulkan. “Kemudian setiap perusahaan yang masuk di wilayah kita harus bermitra dengan perusahaan daerah. Oleh karenanya kita akan membentuk sebuah perusahaan daerah yang harus dipastikan, orang-orangnya profesional akan duduk di sana,” kata Musa’ad.
Musa’ad melanjutkan, Perusda lah yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi daerah. Sementara SDM profesional di dalamnya-lah yang akan duduk bersama investor guna memastikan bagian mana yang menjadi hak daerah, dan bagian mana yang menjadi hak masyarakat. “Selama ini karena pemerintah belum memiliki perusahaan daerah kemudian kita juga tidak punya sumber daya yang cukup sehingga manfaat itu belum dirasakan penuh. Padahal peluangnya sangat besar,” lanjutnya.
Menurut Musa’ad, potensi Migas di Provinsi Papua Barat Daya yang selama ini sudah di eksplorasi telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi negara. Dimana sektor industri Migas telah memberikan pemasukan cukup besar kepada negara yang kemudian dikembalikan lagi kepada Pemprov PBD dalam bentuk dana bagi hasil (DBH). “Tahun ini kita mendapatkan DBH jauh lebih besar, yakni senilai Rp 700 miliar. Dana tersebut kemudian dibagikan kepada kabupaten/kota dan tentunya kepada daerah penghasil Migas. Namun tentu saja persentasenya lebih besar kepada daerah penghasil,” ujarnya.
Terkait rencana pembentukan Perusda tersebut, Musa’ad berpesan agar tidak terjadi selisih paham antar kepala daerah atau bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Musa’ad meminta seluruh pihak menyatukan persepsi dan berkolaborasi menghadirkan Perusda. “Tadi juga sudah saya ingatkan kepada Bupati dan seluruh pihak agar jangan sampai bergontok-gontokan dan ribut-ribut hanya karena ingin membentuk perusahaan daerah. Kita harus bersatu untuk menyatukan kekuatan dan persepsi serta frekuensi guna menghadirkan Perusda tersebut untuk mewakili pemerintah dalam berbisnis. Karena pemerintah murni tidak bisa berbisnis harus ada perusahaan dibawahnya,” tandas Musa’ad. (ayu)
