Mendagri Minta Pj Gubernur Jaga Stabilitas Politik
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Kamis (12/5) melantik Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Papua Barat. Komjen (Purn) Paulus Waterpauw yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan pada Badan Nasional Pengelola Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, kini resmi sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.
Meski baru dilantik, namun penting bagi masyarakat untuk mengetahui seberapa besar harta kekayaan penjabat gubernur. Adapun jumlah harta kekayaan mereka dapat dilihat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir resiko terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan laporan LHKPN-nya, Penjabat Gubernur Papua Barat ini memiliki harta miliaran rupiah.
Paulus Waterpauw terakhir melaporkan LHKPN-nya pada 31 Maret 2018 saat ia masih menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kala itu, Waterpauw tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp 10,64 miliar. Sebagian besar harta miliknya berasal dari tanah dan bangunan yang dimilikinya di berbagai daerah. Berdasarkan LHKPN-nya, diketahui bahwa Paulus Waterpauw memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang terletak di Kabupaten/Kota Jayapura, Kabupaten/Kota Mimika, Kabupaten/Kota Sidoarjo, serta Kabupataen/Kota Bandung dengan total nilai Rp 3,7 M.
Selain itu, ia juga memiliki satu unit mobil dengan total nilai Rp 495 juta. Dirinya juga tercatat memiliki kas dan setara kas sebesar Rp 4,5 miliar serta harta lainnya senilai Rp 1,9 miliar. Paulus Waterpauw juga tercatat tidak memiliki hutang sehingga total kekayaannya yang telah dilaporkan ke LHKPN senilai Rp 10.643.026.000. Mengenai kepastikan total harta kekayaan Penjabat Gubernur Papua Barat saat ini belum diketahui, mengingat terakhir kali ia melaporkan harta kekayaannya ke KPK 4 tahun lalu.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi melantik 5 penjabat (Pj) gubernur. Tito meminta para penjabat gubernur yang dilantik itu dapat menjaga stabilitas politik di wilayah masing-masing agar program pemerintah dapat berjalan. ”Tolong yang paling utama jaga stabilitas politik pemerintahan dan keamanan, karena tanpa adanya stabilitas politik pemerintahan dan keamanan semua program-program yang dipikirkan, yang direncanakan akan sangat sulit sekali,” kata Tito, saat melantik 5 Pj Gubernur yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Kamis (12/5).
Tito mengatakan, jika stabilitas politik dan keamanan terjaga, pemerintah dapat menjalankan program dengan baik, termasuk mengeksekusi program strategis nasional dari pemerintah pusat. Tito meminta penjabat gubernur juga melanjutkan program penanganan pandemi dari pemerintah pusat di wilayah masing-masing meski saat ini kasus COVID-19 sedang menurun. ”Ini menjadi atensi bagi kita semua, jangan lengah, kebijakan-kebijakan pimpinan pusat tolong terjemahkan dalam penanganan pandemi untuk konteks di wilayah masing-masing,” katanya.
Selain itu, penjabat gubernur diminta menangani program pemulihan ekonomi di tingkat daerah masing-masing. Misalnya mempercepat realisasi belanja APBD. ”Realisasi belanja APBD ini disamping untuk membuat adanya uang beredar di daerah masing-masing juga mendukung stimulasi pihak swasta. Tanpa ada peran swasta hanya mengandalkan APBD tidak akan bisa melompat, recovery juga tidak bisa maksimal. Peran swasta menjadi kunci bahkan di beberapa daerah UMKM-nya menjadi kunci. Oleh karena itu, nanti akan dievaluasi terus realisasi belanja,” imbuhnya.
Lebih lanjut Tito mengatakan penjabat gubernur bukanlah kader partai politik, melainkan birokrat. Hal itu akan menguntungkan Pj gubernur karena dinilai dapat berhubungan dengan kepala daerah tingkat 1 dan 2 dari partai politik mana pun. ”Yang perlu juga mendapat atensi program-program khusus dari pemerintah pusat mulai dari masalah pendidikan kemudian kesehatan stunting, infrastruktur,” kata Tito. Lima Pj Gubernur yang dilantik yakni Al Muktabar sebagai Pj Gubernur Banten, Ridwan Djamaluddin sebagai Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hamka Hendra Noer sebagai Pj Gubernur Gorontalo, Akmal Malik sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat, dan Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Pj Gubernur Papua Barat.
Penjabat Gubernur Dilantik, Manokwari Kondusif
Dilantiknya Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat, Kamis (12/5) pagi di Jakarta, situasi di Manokwari yang santer beredar di masyarakat bahwasanya akan ada demo penolakan Paulus Waterpauw, ternyata situasi di Manokwari kondusif. Sebelumnya, memang terjadi pemalangan di berbagai ruas jalan seperti di Traffic Light Sanggeng dan perkantoran Gubernur Papua Barat. Petugas keamanan gabungan dari Polres Manokwari yang di-backup Brimob dan Polda Papua Barat telah membuka pemalangan di perkantoran Gubernur Papua Barat, Kamis (12/5) pagi sekitar pukul 08.45 WIT.
Kapolres Manokwari, AKBP. Parasian H. Gultom mengatakan pihaknya menurunkan 918 personil yang terbagi dalam beberapa titik di Manokwari guna mengamankan situasi dan kondisi saat pelantikan Penjabat Gubernur Papua Barat di Jakarta. ”Pengamanan bekerja sama dengan Polda Papua Barat, Brimob, Kodam, Kodim dan stackholder lainnya,” ujarnya di Manokwari, Kamis (12/5).
Ia menjelaskan pengamanan berkaitan dengan adanya informasi yang ingin membuat situasi kamtibmas di Manokwari tidak kondusif. Ia berharap dengan adanya personil yang dikerahkan pihak kepolisian, bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa melakukan aktifitas seperti biasanya. ”Titik-titik yang menjadi fokus pengamanan di fokuskan di lampu merah Makalo, lampu merah Sinar Suri, depan toko Eiger, kantor Gubernur dan objek-objek vital, salah satunya di bandara Rendani,” bebernya.
Ia mengungkapkan bahwa situasi hingga kini masih kondusif dan di pastikan kondisi Manokwari tetap aman. Hal ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya dukungan dari masyarakat Manokwari. ”Pelaksanaan dilakukan sehari penuh, dan masih melihat situasi dinamika yang terus berkembang,” ucapnya. Gultom mengimbau kepada masyarakat untuk terus melakukan aktifitas seperri biasanya. Pihaknya berupaya untuk masyarakat bisa beraktifitas dengan baik. (fdl/ydl/detik.com/**/bw)
