JAKARTA- Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menegaskan lagi bahwa pihaknya sebetulnya tidak setuju adanya impor beras. Ia juga mengatakan keberatan jika Kementerian Perdagangan disebut dengan tukang impor. Zulhas menjelaskan, bahwa akhirnya diputuskan untuk impor beras ini karena cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog semakin menipis. Impor beras ini memang dilakukan untuk CBP.
“Beras, kami ini nggak setuju. Jangan dibilang tukang impor, tukang impor terus, kami nggak setuju impor. Beras ini kami nggak setuju impor karena Menteri Pertanian bilang surplus. Tetapi beberapa kali bulgo berasnya habis,” katanya dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/1/2023).
CBP sendiri merupakan persediaan beras yang dikelola oleh pemerintah melalui Perum Bulog. Fungsinya untuk menjaga harga beras di pasaran, operasi pasar, dan penyaluran beras ketika terjadi keadaan darurat seperti bencana alam.
Sebelum diputuskannya impor beras, hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas), Kementerian Pertanian diminta untuk memasok CBP sebanyak 600.000 ton. Namun, pasokannya tidak ada saat dicari oleh Perum Bulog dalam kurun waktu empat pekan. “Diputuskan rakortas dipimpin bapak Presiden membeli satu minggu nggak dapat, minggu kedua nggak dapat, minggu ketiga nggak dapat, keempat nggak dapat,” tuturnya.
Setelah itu, barulah keputusan impor beras keluar dari surat rekomendasi impor dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Badan Pangan Nasional.
“Diputuskan dengan surat Menko minta impor 500 ribu ton, ada surat juga dari Menteri Sekretaris Negara minta impor 500 ribu ton, dari Bapanas minta 500 ribu ton, dari Bulog minta 500 ribu ton. Kami melaksanakan keputusan rapat itu,” tegasnya. Zulhas juga menjelaskan bahwa Kementerian Perdagangan berkaitan dengan impor hanya sebagai pelaksana atas putusan rapat yang diselenggarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Boleh dikatakan kami ini instansi pendukung. Kita sifatnya pelaksana, dalam rapat Menko pihak-pihak yang memiliki kewenangan menyampaikan, misalnya Kementan butuh gula berapa, daging, kedelai berapa. Menteri Perindustrian gula untuk industri berapa, konsumsi berapa. Itu diputuskan dalam rapat itu,” tutupnya.
Sebagai informasi, pemerintah memang telah memutuskan untuk impor beras sebanyak 500.000 ton. Penugasan impor itu diberikan kepada Perum Bulog untuk CBP. Persetujuan impor tersebut memang melalui Kementerian Perdagangan. Pada 7 Desember 2022, Zulhas mengatakan telah menandatangani izin impor 500 ribu ton beras. Izin tersebut merupakan hasil rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo.
“Ratas memutuskan bidang pangan ada Bapanas, dipimpin Menko, dan bapak Presiden diputuskan kita harus menambah cadangan Bulog, tetapi dibeli di luar negeri,” ujarnya ditemui di Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu. (ada/dna/detik.com)
