ANOKWARI – Area perluasan pembangunan Bandara Rendani Manokwari Januari 2023 harus sudah dikosongkan. Hal tersebut diungkapkan Bupati Manokwari, Hermus Indou melalui Asisten I, Wanto usai melakukan pertemuan dengan provinsi dan UPBU Kelas II Bandara Rendani Manokwari, Rabu (7/12) siang.
“Sesuai perintah bapak Bupati, areal tersebut pada Januari harus dikosongkan karena untuk alih trase. Itu tahap pertama,” ujarnya kepada wartawan.
Ia menjelaskan pemerintah Manokwari tidak melakukan ganti rugi ataupun ganti untung sebab masyarakat yang tinggal di lokasi tersebut menempati tanah negara.
“Sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 yang mana tanah negara yang dikuasai oleh masyarakat istilahnya bukan ganti rugi melainkan penanganan dampak sosial,” jelasnya.
Panganan dampak sosial, lanjut Wanto berupa biaya pengepakan, biaya mobilisasi, biaya kehilangan pekerjaan dan biaya sewa rumah selama 12 bulan.
“Biaya kehilangan pekerjaan misalnya masyarakat yang memiliki kebun namun berpindah karena dampak pembangunan dan tidak berkebun lagi,” ucap Wanto.
Kendati demikian, sesuai Perpres nomor 62 tersebut, Gubernur Papua Barat untuk segera membentuk tim terpadu. Ia menyebutkan pada pertemuan sudah menyusun tim terpadu namun sempat ada tarik ulur.
“Kita mendesak provinsi segera membentuk tim terpadu, namun mereka meminta harus ada dokumen yang lengkap,” katanya.
“Padahal UPBU Kelas II Rendani Manokwari telah memenuhi data tersebut,” tambahnya.
Ia memperkirakan keluarga yang terdampak pada pembangunan tersebut sebanyak 392 kepala keluarga. Namun masih kemungkinan ada penambahan jumlah kepala keluarga.
“Kalau misalnya ada satu rumah dengan dua kepala maka bisa saja lebih dari itu,” tandasnya.
“Berdasarkan catatan 332 ditinggali oleh masyarakat sedangkan 60 untuk rumah dinas,” katanya lagi.
Ia menyebutkan masyarakat di lokasi tersebut mendukung pembangunan Bandara Rendani Manokwari dan telah siap untuk pindah. (bw)
