SORONG-Wali Kota Sorong dua periode (2012–2017 dan 2017–2022), Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM mengenang kembali perjalanan panjang dan penuh tantangan dalam membangun infrastruktur Kota Sorong, mulai dari Bandara Domine Eduard Osok (DEO), Pelabuhan Sorong, hingga jalan dua jalur yang kini dinikmati masyarakat.
Lambert mengungkapkan bahwa sejak awal menjabat, ia menyadari Sorong tidak memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah seperti daerah tetangga. Namun, keyakinannya teguh bahwa kekuatan Sorong terletak pada manusianya.
“Kota Sorong tidak punya sumber daya alam yang besar, tetapi kita punya sumber daya manusia. Mereka bisa ciptakan fasilitas jasa, dari tidak ada menjadi ada. Itu jadi sumber perputaran ekonomi di kota ini,” kata Lambert ketika diwawancarai awak media, Selasa (19/8).
Dikatakan Lambert awal pengembangan Bandara DEO Sorong. Ia bahkan menemui langsung Menteri Perhubungan saat itu, meski prosesnya tidak berjalan mulus. Tantangan terberat adalah relokasi rumah warga dan pembebasan lahan, termasuk fasilitas ibadah.
“Menghadapi manusia itu lebih rumit daripada batu dan pasir. Saya datangi mereka, bicara baik. Ada yang dukung, ada yang menolak. Namun saya punya niat harus lakukan perubahan. Akhirnya semua selesai, bahkan saya bangun rumah baru bagi warga di Jalan Victory,” kenangnya.
Dukungan juga datang dari Gubernur Papua saat itu, almarhum Jaap Solossa atau Jacobus Perviddya Solossa, yang membantu penganggaran ganti rugi lahan sebesar Rp49 miliar.
Tak hanya berhenti di bandara, LJ sapaan akrabnya ini juga memperjuangkan pengembangan Pelabuhan Sorong, yang saat itu hanya mampu melayani satu kapal. Ia bahkan mengajak langsung Presiden ke 7, Joko Widodo melihat kondisi pelabuhan.
“Saya bilang ke Pak Jokowi, kapal antre 30 sampai 40 kapal yang berlabuh. Itu menyebabkan biaya tinggi, harga barang jadi mahal, daya beli masyarakat lemah. Akhirnya beliau perintahkan pembangunan pelabuhan baru, dan itu selesai cepat sekali,” katanya.
Lambert juga menyebut perjuangan berat dalam membebaskan lahan untuk proyek jalan dua jalur dari Kilometer 12 hingga Kilometer 18. Harga tanah yang tinggi dan negosiasi dengan tokoh masyarakat menjadi tantangan tersendiri.
“Kadang ganti rugi tanah lebih mahal daripada bangun fisiknya. Namun saya lakukan karena kalau tidak, pembangunan jalan dua jalur dan lampu jalan tidak akan terwujud,” tegasnya.
Upaya tersebut tidak sia-sia. Menurutnya, selama satu dekade kepemimpinannya, pertumbuhan ekonomi Kota Sorong mampu menembus angka 8,7 persen, jauh di atas rata-rata nasional saat itu yang berkisar di 5,8 persen.
“Selama 10 tahun saya pimpin, pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 8,7 persen. Nasional saja 5,8 persen. Itu karena uang dari lima kabupaten sekitar semua habisnya di Kota Sorong,” ungkapnya.
Lambert menambahkan, hadirnya hotel, pasar, stadion, dan fasilitas publik lainnya adalah bukti nyata pertumbuhan ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menutup pernyataannya, Lambert berpesan kepada pemimpin-pemimpin berikutnya agar tidak sekadar membongkar, tetapi menyempurnakan pembangunan yang telah ada, bahkan ketika ingin membangun yang baru harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat.
“Yang perlu dijaga, jaga. Kalau mau bongkar, silahkan, tapi bangun lebih baik dari itu. Karena pembangunan tidak jatuh dari langit. Butuh keberanian untuk berbuat, bukan hanya bicara. Saya orang Papua, saya harus berbuat untuk anak, cucu Papua. Sehingga saya kala itu optimis menjadikan Kota Sorong, Kota Termaju di Tanah Papua,” pungkasnya.(zia)
