Abdul Faris Umlati : Demokrat Sangat Mendukung Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya
SORONG – Bupati Kabupaten Raja Ampat Abdul Faris Umlati (AFU) yang juga sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Demokrat Provinsi Papua Barat (PB) mengatakan untuk Ibukota Provinsi Papua Barat Daya harus berada pada daerah yang representatif, bisa menjangkau wilayah-wilayah lainnya yang didukung dengan fasilitas seperti adanya bandar udara dan pelabuhan laut. “Kehadiran ibukota itu tentu harus representatif bagi semua wilayah yang ada, jangan hanya pada wilayah-wilayah yang akhirnya, katakanlah saya dari Raja Ampat kan terlalu jauh untuk harus ke sana,” kata Abdul Faris Umlati kepada wartawan, Jumat (9/9). “Saya sampai hari ini Wakil Sekretaris Birokrasi (Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya),” sambungnya.
Menurutnya, kajian lokasi ibukota Provinsi Papua Barat Daya harus dilakukan secara matang, maupun di dalam analisa berbagai sektor atau faktor yaitu akademik. “Saya kira berkas daripada Provinsi Papua Barat Daya sudah final, sudah selesai, termasuk penempatan ibukotanya. Kalau saya, untuk Kota Sorong dan Kabupaten Sorong itu juga tentunya satu representatif ibukota itu sendiri. Tetapi jangan terlalu jauh karena tentu ada aksesbilitas, prasarana infrastruktur yang ada tetapi juga berkaitan dengan prasarana yang dominan atau urgent yaitu bandar udara dan pelabuhan laut,” jelasnya. “Kita tidak ingin pertumbuhan ekonomi Papua Barat Daya lambat, sehingga kita menginginkan pertumbuhan di berbagai sektor cepat karena didukung sarana prasarana infrastruktur,” tandasnya.
Selaku Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Barat, AFU ~sapaan akrabnya~ menyatakan bahwa Fraksi Demokrat mendukung lahirnya Provinsi Papua Barat Daya. “Demokrat sangat mendukung, meski sampai ini memang masih ada perdebatan terkait ibukotanya. Kami sudah berkoordinasi dengan fraksi yang ada, sebagaimana kemarin sudah kita sama-sama lihat dan ikuti di Komisi ll dan hari Senin (11/9) nanti akan diplenokan di Komisi ll dan diparipurnakan pada Selasa ataupun Rabu (14/9) kalau tidak ada halangan,” pungkasnya.
Terpisah, Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM mengatakan terkait letak ibukota PBD apakah di Kota Sorong atau Kabupaten Sorong, itu sama saja. “Dimanapun ibukota provinsi nanti, itu sama saja. Yang penting kita merasa saling memiliki provinsi ini, karena Provinsi Papua Barat Daya hadir untuk orang Papua, Otsus menyatakan bahwa apapun yang dilakukan harus kedekatan dengan orang Papua,” ucapnya.
Mantan Wali Kota Sorong dua periode ini mengatakan, Provinsi Papua Barat Daya itu berada di wilayah Sorong Raya. Oleh karena itu, Kabupaten Fakfak dan Kaimana tidak bisa bergabung didalamnya, karena jumlah penduduk yang nantinya akan mempengaruhi segala sektor. “Fakfak dan Kaimana juga adalah saudara kita, tapi mereka tidak bisa bergabung di dalam wilayah Provinsi Papua Barat Daya. Fakfak dan Kaimana sudah diusulkan menjadi provinsi sendiri nantinya. Kalau Fakfak dan Kaimana bergabung dengan PBD, maka Provinsi Papua Barat bisa ditutup dikarenakan otomatis jumlah penduduk pasti akan berkurang,” tandasnya. “Karena aturan pemerintahan menghendaki seperti itu, kalau penduduk semakin sedikit maka daerah itu bisa digabungkan kembali ke provinsi Induk,” imbuhnya. (zia)
