SORONG-Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong melaporkan realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan KPPN Sorong sebesar Rp 3.928,14 miliar atau sebesar 30,95 persen dari total anggaran Rp 12.693,78 miliar hingga 31 Mei 2023.
Kepala KPPN Sorong, Budi Hartadi menyampaikan bila dibandingkan dengan bulan April 2023 dengan realisasi sebesar Rp 2.284,29 miliar, total realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya mengalami pertumbuhan sebesar Rp 1.643,84 miliar atau 71,96 persen.
“Tapi jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp 952,11 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 2.976,03 miliar atau 312,57 persen,”jelasnya kepada Radar Sorong.
Budi juga membeberkan, untuk realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp 671,01 miliar (38,38 persen dari anggaran sebesar Rp 1.748,48 miliar), Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.328,95 miliar (36,05 persen dari anggaran sebesar Rp 3.686,22 miliar), DAK Fisik sebesar Rp 36,56 (3,52 persen dari anggaran sebesar Rp 1.039,31 miliar), DAK Non Fisik sebesar Rp 176,77 (34,14 persen dari anggaran sebesar Rp 517,74 miliar).
Kemudian, Dana Otsus sebesar Rp 551,60 (25,36 persen anggaran Rp 2.175,11 miliar), dan Dana Desa sebesar Rp 240,53 miliar (34,49 persen dari anggaran sebesar Rp 697,33 miliar). Sedangkan serta Insentif Fiskal dengan anggaran sebesar Rp 66,76 miliar belum ada penyaluran sampai dengan 31 Mei 2023.
Jika dibandingkan dengan bulan April 2023 dengan realisasi sebesar Rp 1.572,78 miliar, realisasi transfer ke daerah mengalami pertumbuhan sebesar Rp1.432,64 miliar atau 91,09 persen.
“Sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya dengan realisasi sebesar Rp208,32 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp 2.797,09 miliar atau 1.342,68 persen,”paparnya.
Budi berharap pendapatan dan belanja APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya akan terjaga tren pertumbuhannya sampai dengan akhir tahun, sehingga APBN benar-benar bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan di Provinsi Papua Barat Daya khususnya yang pada akhirnya akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat.(rin)
