Undangan Liputan Pers Akan Dilakukan Demo Agar LJ Diangkat Jadi Pjs Gubernur PBD tersebar di WhatsApp
SORONG-Beredar di media sosial termasuk group WhatsApp, Undangan Pers mencaplok nama Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM yang mana Undangan Liputan Pers dari Forum Rakyat Papua (FRP) akan melakukan demo di Istana Negara pada 21 Maret 2023 untuk meminta Presiden Republik Ir Joko Widodo memakai hak prerogatif agar mengangkat Lambert Jitmau menjadi Pjs Gubernur Papua Barat Daya.
Dalam undangan liputan pers tersebut terdapat nama Yunus sebagai Koordinator dalam Forum Rakyat Papua yang berisi ajakan Demo di Istana Negara.
Menyikapi hal tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM menegaskan bahwa hal tersebut adalah hoax atau berita bohong. Karena dirinya tidak tahu-menahu tentang Undangan Liputan pers tersebut. Bahkan, Lambert mengaku kaget.
“Baru satu jam yang lalu saya lihat ini, saya jadi kaget gitu. Jadi saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa itu berita hoax atau berita bohong yang dilakukan oleh sekelompok tertentu yang mengatasnamakan orang Papua. Kami orang Papua tidak tahu. Dari undangan liputan pers tersebut bisa dipastikan ini adalah suatu kebohongan yang luar biasa. Karena apa yang ditulis itu tidak benar. Saya sendiri tidak tahu siapa itu Yunus,” tegasnya, Jumat (17/3).
Pria murah senyum, tersebut menjelaskan bahwa Pelaksana Tugas (Plt) atau Pejabat Sementara(Pjs), harus merupakan Pegawai Negeri Sipil yang aktif. Kalau orang yang sudah pensiun, maka itu tidak bisa jadi Pj atau Pjs.
Ia mempertanyakan Forum Rakyat Papua ini berkedudukan dimana. Kenapa bukan Ketua Forum Rakyat Papua yang menggantikan Pj Gubernur PBD Muhammad Musa’ad, kalau mau menjabat. Dan jangan membawa namanya.
“Jadi ini berita yang dimainkan oleh kelompok-kelompok yang kita tidak tahu atau kah provokator. Yang ingin membenturkan saya dengan pak Pj Gubernur PBD Muhammad Musa’ad. Padahal Saya tidak punya kepentingan mau jadi pejabat di Provinsi Papua Barat Daya. Jangan sampai Yunus (nama dalam siaran pers) yang ngomong itu dia yang ingin mau dapat jabatan di Provinsi Papua Barat Daya kan,” tegasnya.
“Karena saya belum berpikir ke arah itu. Sehingga Yunus yang naik saja (Pj Gubernur), karena saya masih waras, saya tidak gila. Karena Saya ini tahu aturan, saya tidak buta dan saya tidak gila. Saya tahu bahwa Pj itu harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang aktif. Saya tidak tahu Yunus yang mana ini, apakah Yunus yang di Rumah Sakit Jiwa atau yang di luar sana,” sambungnya.Dikatakan bahwa pada Siaran Pers akan dilakukan demo di Istana Negara.
“Jauh sekali, atau orang itu tinggalnya di Jakarta. Pak Yunus ada di mana, dia punya kantor itu di mana. Jadi kelakuan semacam ini, kebiasaan yang terjadi sesama kita di tanah Papua seperti itu. Coba dihentikan dan mari kita sama-sama melihat Papua ini, pulau ini besar tapi orang yang hitam ini sedikit. Nah sedikit ini yang harus saling menjaga dan menghormati,” tegasnya.
Lambert menambahkan bahwa ketika telah dilantiknya Pj Gubernur Papua Barat Daya, maka semua elemen masyarakat bahkan kelompok harus bersatu mendukung pilihan dari pemerintah pusat tersebut.
“Saya saja mempunyai suatu kerinduan besar dan waktu pelantikan Pj Gubernur Papua Barat Daya itu, kita ini semua harus mau memberikan dukungan terhadap Penjabat ini sampai 1 tahun,” ungkapnya.
Ketika disinggung apakah akan dilakukan Laporan Polisi (LP) karena siaran pers tersebut merupakan pencemaran nama baik, Lambert menegaskan tidak akan melakukannya.
“Sejak saya jadi pejabat di kota ini sampai hari ini, jika saya di fitnah saya padahal saya diatur dalam undang-undang tetapi saya menyikapi dengan dewasa. Kalau saya tanggapi hal tersebut, nanti kalau saya tanggapi maka saya akan dianggap saya bodoh sama seperti mereka. Saya pemimpin, saya orang tua, biarkan saja berlalu,” pungkasnya.(zia)
