Susun Naskah Akademis, Tim Gugus Tugas Papua UGM Minta Waktu 2 Minggu
SORONG – Tim Pusat Pengembangan Kapasitas dan Kerjasama (PPKK) UGM Gugus Tugas Papua bersama Pemerintah Kota Sorong menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Penyusunan Naskah Akademis Calon Provinsi Papua Barat Daya (PBD) pemekaran dari Provinsi Papua Barat (PB) di Gedung Lambert Jitmau, Kamis (3/2).
Berita Terkait
Ketua Tim Gugus Tugas Papua UGM Gabriel Lele, mengatakan, pihaknya telah menjaring aspirasi, kemudian merumuskan sampai pada usulan rancangan undang-undang. “Yang menyusun RUU pemerintah tetapi tim kajian punya ruang untuk mengajukan usulan RUU yang diharapkan bisa menampung semua aspirasi. Pada bulan Maret-April tergantung masa sidang DPR RI, akan dilakukan pembahasan. Secara politik, pemerintah pusat menargetkan pada bulan Mei sudah disahkan,” kata Gabriel Lele.
Bila PBD telah resmi dimekarkan, tahap selanjutnya adalah penentuan titik ibu kota. Ia meminta agar masyarakat bersatu menyamakan persepsi untuk penentuan provinsi dan ibu kota, sehingga tidak terjadi konflik yang menyebabkan tidak terealisasinya pemekaran PBD. ”Seharusnya kami butuh waktu yang lebih leluasa untuk mengendapkan ini semua, tetapi kami paham dan bekerja dengan waktu yang sangat mepet. Sehingga yang bisa kami janjikan kepada bapak dan ibu, kasih kami waktu 2 minggu untuk mengedepankan ini semua. Naskah akademik selesai dan akan kami kembalikan kepada bapak dan ibu,” ungkapnya.
Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM mengatakan, perjuangan menghadirkan PBD bukan hari ini, tetapi sudah sejak 19 tahun yang lalu. ”Kalau Papua Barat Daya belum terbentuk, kita berjuang terus. Bukan saya, tapi generasi muda akan berjuang terus. Tapi saya sangat yakin dan optimis bahwa provinsi ini akan hadir. Saya optimis 99 persen dan 1 persen itu Tuhan punya,” tegasnya.
Lambert menyatakan, semua persyaratan pembentukan PBD sudah dipenuhi, namun terlepas dari itu, semua harus berikan dukungan doa. ”Papua Barat Daya harus hadir. Semua sudah kita siapkan, tidak ada yang kurang. Membangun Papua tidak cukup hanya 2 provinsi, semua paling cukup 6-7 provinsi supaya dengan kehadiran provinsi itu bisa mampu menjawab pelayanan di tanah Papua ini, memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan dan diharapkan kesejahteraan masyarakat Papua bisa teratasi dengan baik,” jelasnya.
”Kita terus berjuang dan berdoa karena pada bulan Mei itu sudah ketok palu supaya bisa diikutsertakan tapi kalau kiranya tidak maka kita tunggu 20 tahun mendatang lagi, karena ini ada keterkaitan dengan undang-undang otsus. Kan provinsi ini hadir untuk siapa? ya untuk kita toh Untuk Kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.
Dari kegiatan FGD, ada beberapa keterwakilan yang dimintai aspirasi diantaranya mewakili akademika Rektor IAIN Sorong Dr. Hamzah, M.Ag. Dari aparat keamanan diwakili salah satu pejabat Koarmada III. Perwakilan tokoh Agama, Ketua Klasis GKI Sorong, Pdt.Isak Samuel Kwatolo. Mewakili Masyarakat, Syafruddin Sabonnama. Mewakili Adat Suku Asli Papua, Hengky Korwa. Mewakili Nusantara, Ketua Ikaswara Tupono. Mewakili Mahasiswa dari BEM UMS. Perwakilan Pemuda, Plt Ketua DPD KNPI kota Sorong Sofyan Saman. Presedium Tim Pemekaran PBD Sekretaris Yanto Musawer. Perwakilan perempuan, Merry Isir. Tokoh intelektual Papua dan Kadis PPLH Kota Sorong, Julian Kelly Kambu.
Perwakilan tokoh agama, Ketua Klasis GKI Sorong, Pdt.Isak Samuel Kwatolo menyatakan Sorong Raya sudah siap, sehingga diharapkan tidak menahan-nahan lagi. “Kalau sudah kasih kita undang-undang otsus, jangan tahan yang lain-lain lagi. PBD tidak kurang di berbagai bidang. Jadi ketua tim ke Jakarta baru toki palu hadirkan pemekaran provinsi Papua Barat Daya,” ujarnya.
Perwakilan tokoh Nusantara, Ketua Ikaswara, Tupono mengatakan bahwa sebenarnya PBD sudah jadi, hanya perlu ketok palu. ”Tim dari UGM ini tidak perlu kesini sebenarnya. Susun saja di Jogja dalam waktu 1 Minggu cepat sampaikan ke Komisi ll DPR RI, karena semua sudah memenuhi syarat,” ujarnya. Menurut Tupono, hadirnya pemekaran PBD untuk mengejar kesenjangan dengan pulau Jawa. ”Kalau Jawa ada 6 provinsi, kenapa kita baru 2 provinsi,” tegasnya.
Tupono mengibaratkan Jika 1 provinsi PB untuk saat ini anggota DPR RI hanya dapat 3, diharapkan dengan hadirnya PBD maka jumlahnya akan bertambah. ”Kalau sudah dimekarkan berarti kita bisa 6 anggota DPR RI, begitu juga anggota DPD, sepertinya begitu,” katanya. Tupono menilai PBD perlu dihadirkan karena infrastruktur yang ada di Sorong Raya sudah mendukung atau siap. ”Kita punya Pelabuhan Laut Klas l. Dengan konsep Presiden Jokowi membuat tol laut di Seget, bentuk perhatian Presiden kepada wilayah timur, ini berarti langkah yang harus disambut tentunya dengan pemekaran provinsi, bukan kota atau kabupaten lagi,” ujarnya. ”Sorong Raya sudah siap untuk menjadi Provinsi Papua Barat Daya,” tandasnya.
Mewakili akademika, Rektor IAIN Sorong Dr. Hamzah, M.Ag mengatakan bahwa Pemekaran PBD perlu dihadirkan agar mempercepat pembangunan di Sorong Raya. ”Mau maju tapi susah maju kalau tidak ada pemekaran provinsi,” ucapnya.
Tokoh intelektual Papua, Julian Kelly Kambu saat diskusi mengatakan, membangun Papua tidak cukup hanya 2 provinsi. Di pulau Jawa yang wilayahnya kecil penduduk banyak, di Papua wilayahnya luas penduduk sedikit tapi tingkat konflik tinggi. “Nah ini masalah. Jadi harus memperpendek rentang kendali untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka menjawab percepatan pembangunan,” ucapnya. (zia)
