MANOKWARI – Ketua komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat, Mugiyono mengatakan usai diresmikannya Provinsi Papua Barat Daya (PBD) beberapa waktu lalu, Ia memperkirakan pendapatan asli daerah (PAD) Papua Barat mengalami penurunan.
“Empat dari sembilan unit pelayanan terpadu (UPT) Samsat akan bergeser ke daerah otonom baru tersebut,” ujarnya, Selasa (13/12).
Ia menjelaskan 4 UPT yang ada di Papua Barat Daya bisa menghasilkan PAD yang besar jika dibandingkan dengan 5 UPT di Papua Barat. Badan Pendapatan Daerah Papua Barat saat ini sedang mencari jalan keluar untuk mendapatkan PAD yang kemungkinan turun.
“4 UPT di Papua Barat Daya jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak lebih banyak,” jelasnya.
Ia mengakui bahwa pendapatan daerah terbesar disumbang dari pajak kendaraan bermotor dan mobilisasi kendaraan terbanyak ada di Sorong.
Untuk itu, Bapenda Papua Barat perlu mencari inovasi-inovasi terbaru untuk mendatangkan pendapatan asli daerah. Salah satunya dengan masyarakat taat dan tepat waktu membayar pajak.
“Kita sarankan untuk melakukan jemput bola kepada wajib pajak, contohnya memaksa kendaraan yang beroperasi di wilayah Papua Barat untuk harus kendaraan teregistrasi di daerah,” ucapnya.
Komisi III DPR Papua Barat juga memberi apresiasi kepada Penjabat Gubernur Paulus Waterpai yang akan membuat aturan bahwa penerima subsidi BBM hanya kendaraan Bernomor polisi Papua Barat (PB).
“Langkah yang baik sudah ditegaskan oleh Gubernur, tinggal bagaimana kita mengesahkan dan menjalankan aturan tersebut,” katanya.
DPR PB mengharapkan agar potensi pendapatan yang belum dikelola dengan baik seperti Perusahaan daerah (Perusda) dapat berkontribusi mendongkrak APBD Papua Barat. (bw)
