SORONG-Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan (LHKP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Julian Kelly Kambu,ST.M.Si membuka kegiatan Pelatihan Perencanaan Kampung Berbasis Konservasi di Warisan Benteng Alam Pegunungan Tambrauw. Kegiatan berlangsung di Vega Hotel Sorong, Senin (16/10).
Dikatakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya Julian Kelly Kambu,ST.M.Si bahwa Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan menyampaikan terima kasih kepada salah satu mitra pembangunan, dalam hal ini Fauna & Flora yang membantu pemerintah untuk membuat pelatihan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Tambrauw terkait dengan perencanaan strategis perhutanan sosial berbasis konservasi.
“Ini sangat luar biasa, kalau mau menunggu dilakukan pemerintah mungkin waktunya tidak sekarang. Mungkin masih butuh 3-5 tahun ke depan. Tapi teman-teman dari mitra pembangunan ini bergerak cepat bersama kami untuk bisa membantu menyediakan atau melatih masyarakat,” tegasnya.
“Sehingga masyarakat bisa memahami dan mengerti tentang konsep dan bagaimana melaksanakan program-program perhutanan sosial yang berbasis konservasi,” sambungnya.
Ia menyampaikan apresiasi yang karena Kabupaten Tambrauw sudah ditetapkan atau dideklarasikan sebagai Kabupaten konservasi, bahkan ini komitmen dilakukan sebelum Provinsi Papua mendeklarasikan diri sebagai provinsi konservasi.
“Bagi kami satu apresiasi yang kami berikan kepada kepala daerah dan kepada warga masyarakat Tambrauw, bahwa mereka tidak melihat Tambrauw itu dari kacamata pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana tapi ekologi itu terjaga,” tegasnya.
Kemudian, kata Kelly pihaknya juga memberikan apresiasi karena Kabupaten Tambrauw menjadi salah satu dari 3 kabupaten yang sudah memiliki Perda Masyarakat Hukum Adat.
“Sehingga ini bagian-bagian atau dasar masyarakat sebagai alas untuk penunjang program sosial dan bukan hanya program-program sosial. Di dalam skema program perhutanan sosial itu ada 5 skema dan salah satu skemanya itu adalah hutan adat,” katanya
Sehingga Kelly, berharap dan kepada Mitra FFI untuk bisa mengedukasi masyarakat ini dengan baik.
“Sehingga mereka bisa memahami dan mereka tahu betapa pentingnya hutan itu bagi mereka. Tidak lagi mereka menebang pohon, hanya karena tawaran dari para pelaku usaha sehingga mengorbankan masyarakat yang hanya melihat satu hari saja,” katanya.
“Tapi kegiatan ini akan membentuk cakrawala berpikir atau mindset masyarakat itu bisa berubah. Sehingga mereka mungkin hari ini belum nampak tapi mungkin 5 tahun ke depan itu bisa dirasakan masyarakat hidup bagi anak dan cucunya,” sambungnya.
Kadis LHKP PBD yang murah senyum ini juga menambahkan dalam konsep ini sudah ada Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021 tentang sosial dan untuk perhutanan sosial.
“Dulunya otonomi khusus tidak bisa digunakan untuk program-program perhutanan sosial, kedepan mulai 2024 dana otonomi khusus juga sudah dianggarkan dan bisa digunakan untuk mendukung program-program Perhutanan sosial,” pungkasnya.
Sementara itu, Koordinator Program FFI di Kabupaten Tambrauw, Marten Leuna mengatakan bahwa kegiatan hari ini adalah lokalati perencanaan strategis Kampung berbasis konservasi di warisan bentang alam pegunungan Kabupaten Tambrauw.
“Ini adalah tindak lanjut program kami ketika kami akan mendampingi masyarakat dan menunjang kepada program pemerintah yang tadi disampaikan juga oleh Bapak Kelly tentang perhutanan sosial,” katanya.
Lanjutnya, bahwa FFI mendukung pemerintah dan masyarakat untuk membuat rencana kerja pengelolaan perhutanan sosial di kampung-kampung yang sudah diverifikasi oleh BPSKL untuk kehutanan sosial dan ada yang sudah punya sk hutan kampung yang dari Kementerian kehutanan.
“Ini kami meminta lanjuti dengan membekali mereka bagaimana membuat rencana pengelolaan di kampung masing-masing. Dari rencana pengelolaan itu mereka akan kami bekali untuk bagaimana mereka bisa mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di sana,” katanya.
“Baik, potensi alam maupun potensi tantangan. Sehingga ketika mereka merencanakan semua, mereka akan melihat bahwa kalau kita bikin ini tantangannya ini bagaimana, cari yang mana supaya yang bisa realistis dapat dilakukan di kampung masing-masing,” sambungnya.
Lewat program ini juga, kata Marten bahwa pihaknya mendukung supaya kalau misalnya di kampung masing-masing ada potensi untuk pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata.
“Kami akan mendukung dengan hasil kajian kami, kajian keanekaragaman hayati yang sudah dilakukan di beberapa Kampung dari peserta ini,” katanya.
Lanjutnya, Dikombinasikan juga dengan kajian sosial ekonomi masyarakat, sehingga kita bisa melihat bahwa dari segi sosial ekonomi ini kesiapan masyarakat kampung untuk melakukan satu unit usaha itu seperti apa, lalu potensi keanekaragaman hayatinya seperti apa.
“Dari sinilah kami akan meramu bersama dengan masyarakat untuk melihat apa yang mereka bisa lakukan di kampung mereka masing-masing,” ujarnya.
Dijelaskan bahwa Fauna & Flora Indonesia (FFI) Program merupakan sebuah Lembaga non Pemerintah yang bergerak di bidang konservasi lingkungan dan telah bekerja di Papua Barat sejak tahun 2014. Hingga saat ini, Fauna & Flora menjalin kerjasama dalam bentuk MoU dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan unit pelaksana teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat (BBKSDA Papua Barat).
“Dalam pelaksanaan program Fauna & Flora juga didukung oleh Pemerintah Kabupaten, Dinas Kehutanan Provinsi dan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Unit II Sorong dan KPHP Unit IV Tambrauw,” katanya.
Ia menambahkan Diketahui Kampung-kampung yang hadir Baun Distrik Yembun, Kampung Banfoth, Kampung Syubun, Kampung Iwin Distrik Fef, Kampung Ayawit dan Kampung Ruvewes, distrik Miyah.
“Ruvewes telah punya SK Hutan Kampung tahun 2020. Sedangkan yang lainnya baru diverifikasi bulan September 2023. Ada 24 orang dari 6 Kampung yang kami dampingi untuk kegiatan ini,” pungkasnya.(zia)
