SORONG-Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,M.Si mengatakan bahwa Nama-nama yang diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia (RI) untuk ke Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 800 pegawai Aparatur Sipil Negera (ASN).
Dikatakan sedang dalam proses dan diharapkan pada bulan Juni 2023 dapat terselesaikan.
Menurutnya, berapapun yang masuk dalam pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya tergantung dari Pemerintah Pusat yakni Badan Kepegawaian Negara.
“Nama-nama sudah di BKN dalam proses. Kita harapkan mudah-mudahan di bulan ini selesai. Yang diusulkan 800. Yang kembali berapa, kita tidak tahu. Karena pengalaman yang sudah duluan Papua Pegunungan Tengah mengusulkan 800, yang datang 700. Karena 100 status kepegawaiannya tidak jelas,” katanya, Senin (19/6).
“Jadi nanti kembali berapapun dari BKN, itu yang akan kita akomodasi. Kalau yang tidak kembali, maka mohon maaf kita tidak akomodasi,” pungkasnya.
Sementara itu, Pj Sekda Provinsi Papua Barat Daya, Ir.Edison Siagian,ME, dalam memimpin apel pagi di lingkungan Pemprov PBD, bertempat di Halaman Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, Kampung Baru, Senin pagi (19/6). Dalam arahannya, Pj Sekda mengatakan bahwa dalam waktu dekat akan ada pengalihan pegawai ke Provinsi Papua Barat Daya yang berjumlah kurang lebih 800 orang, dan akan disiapkan daftar hadir pada saat apel pagi, juga di kantor-kantor agar memperhatikan kehadiran pegawainya.
Ia juga menegaskan kepada PNS untuk tidak ikut-ikutan dalam melakukan demo karena melawan kebijakan pimpinan yang konsekuensinya sangat berat.
“Tidak ada alasan untuk tidak patuh kepada negara karena kita sudah di sumpah,” tegasnya.(zia)