SORONG-Pemerintah Kota Sorong melalui Dinas Sosial bersama mitra Pendamping Program Keluarga Harapan dan BPJS Ketenagakerjaan Papua Barat bersinergi terkait jaminan sosial. Seperti salah satunya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
Kepala BPJS Ketenagakerjaan PB Nasrullah Umar kepada Radar Sorong usai melakukan sosialisasi di Ruang Anggrek Lt 2 Kantor Wali Kota Sorong, Kamis (17/11), mengatakan bahwa Hari ini pihaknya mendorong Pemerintah Kota Sorong khususnya mitra Dinas Sosial yakni Pendamping Program Keluarga Harapan Kota Sorong.
“Bagaimana teman-teman PKH Kota Sorong ini bisa terlibat dalam menyelenggarakan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 untuk mencegah kemiskinan ekstrem dalam hal perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan,” katanya.
Menurutnya, sebelumnya sudah pernah melakukan hal tersebut, namun belum maksimal.
“Sebenarnya informasi yang kami terima sudah pernah, tapi tidak kompleks,” ungkapnya.
“Pak Pj wali kota juga galakan supaya pemerintah terlibat penuh, dalam hal mendorong Inpres nomor 4 ini bisa terlaksana. Pak Kadinsos juga sangat komitmen. Karena pekerja rentan paling banyak ditangani oleh dinas sosial. Nah inilah yang menjadi sasaran kita ke depan,” tegasnya.
Dari pertemuan tersebut, Nasrullah mengharapkan kerjasama ini bisa berkelanjutan.
“Dan poin yang paling penting dari kerjasama ini bagaimana keterlibatan kita semua untuk melindungi seluruh pekerja yang ada di Kota Sorong. khususnya sampai ke lapisan paling bawah,” ujarnya.
Menurutnya di Kota Sorong yang baru tercover di BPJS Ketenagakerjaan khususnya pekerja Mandiri dalam hal ini pekerjaan bukan penerima berkisar di angka 6.000 lebih.
“Jadi memang masih relatif sedikit. Kemudian yang di cover pemerintah sekitar 2.000, ada yang dari pemerintah provinsi dan ada yang dari Kabupaten/Kota,” kata pria berkacamata tersebut.
“Untuk tahun depan kita memang lagi menggalakkan semua kabupaten/kota khususnya Kota Sorong itu bisa mengcover sampai di angka puluhan ribu. khususnya untuk masyarakat pekerjaan rentan, sembari kita bekerja sama dengan PKH juga bagaimana mendorong mereka secara mandiri untuk bisa menjadi peserta. Jadi ada kerjasama antara pemerintah kota, kemudian antara mitra yang lain,” sambungnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Sorong Fauji Fattah, mengatakan bahwa kegiatan tersebut dengan Mitra kami dari Dinas Sosial yaitu pendamping dari program keluarga harapan.
“Di satu sisi teman-teman dari program keluarga harapan ini dibekali, supaya mungkin mereka di dalam melaksanakan tugas mereka juga bisa dilindungi. Dalam hal ini mendapatkan jaminan sosial Ketenagakerjaan karena kita tahu bahwa tupoksi dari teman-teman ini kan sering di lapangan. Mereka melakukan pendataan dan juga syaratnya mengurus masyarakat yang termasuk ke dalam penerima PKH,” jelasnya.
“Jadi bagi kami, mereka juga mempunyai pekerjaan yang sangat beresiko. Dalam hal ini dalam melaksanakan tugas, kita berdoa saja tidak terjadi apa-apa. Kalau seandainya terjadi apa-apa dengan teman-teman ini mereka sudah tercover,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya berkolaborasi juga dengan PKH ini diharapkan kepada teman-teman dari PKH ini, disaat mereka dalam hal ini melakukan tugas kepada masyarakat, mereka bisa mensosialisasikan juga terkait program-program dari BPJS Ketenagakerjaan ini.
“Sehingga mereka juga di dalam bekerja bisa terlindungi dan sebagainya dengan iuran yang Rp16.000 per bulan. Tetapi tercover kalau dalam hal kecelakaan dan sebagainya sangat besar jumlah sampai dengan Rp 42 juta,” ungkapnya.
“Kami punya PKH, ada 30 orang untuk 10 Distrik. Mereka tercover semua dan plus juga dengan masyarakat yang nanti dari teman-teman PKH melakukan sosialisasi yang diharapkan ada masyarakat yang bisa mengikuti kegiatan dari BPJS tersebut,” pungkasnya.(zia)
