SORONG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Sorong menggandeng dua organisasi pers, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sorong Raya dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Papua Barat untuk turut serta melakukan pengawalan serta pengawasan Pemilu Partisipatif Tahun 2024. Komitmen tersebut dituangkan dalam MoU antara Bawaslu dengan kedua organisasi pers tersebut pada Kamis (1/12).
Ketua Bawaslu Kota Sorong, Nasir Sukunwatan, S.IP mengungkapkan, tujuan digandengnya PWI dan IJTI adalah untuk memperketat pengawasan penyelenggaraan pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. Dimana meskipun waktunya masih lama, namun pengawasan tahapannya sudah haris dimulai sejak dini.
Dikatakan Nasir, adanya MoU antara Bawaslu dengan organisasi pers ini juga merupakan tindak lanjut dimana Bawaslu dari setiap tingkatan juga memiliki komitmen yang sama untuk melibatkan pers dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilu Pastisipatif.
“Alasan mengapa PWI maupun IJTI, karena dalam dua organisasi ini terdapat sejumlah kumpulan media berbeda yang diharapkan dapat mensupport upaya pengawasan Pemilu Partisipatif,” ujar Nasir.
Dirinya berharap media sebagai perpanjangan tangan dapat menyampaikan informasi yang kredibel kepada masyarakat yang bersifat edukatif berkaitan dengan proses pelaksanaan tahapan Pemilu. Apalagi diketahui bersama bahwa di tahun 2024 nanti, pemilu dilaksanakan secara serentak. Maka dibutuhkan kontribusi dari berbagai pihak untuk berperan aktif dalam pengawasan Pemilu Partisipatif.
“Kepada media, diharapkan dapat berkontribusi melalui pemberitaan dengan menangkal berita hoax yang berpotensi memberi dampak negatif. Baik yang akan menyerang lembaga penyelenggara seperti Bawaslu dan KPU, maupun yang akan menghambat jalannya proses pesta demokrasi,” harapnya.
Ketua PWI Sorong, Wahyudi menambahkan, peran media sebagai pilar keempat dalam tatanan kehidupan Berbangsa dan bernegara akan sangat terasa jika kita bisa memanfaatkan peran pers dengan tepat. Karena momen untuk memilih figur calon pemimpin yang akan memimpin Indonesia di tahun 2024 nanti harus diawali dari sebuah proses demokrasi yang juga baik.
“Oleh karenanya PWI Soraya memiliki komitmen untuk ikut berpartisipasi serta melakukan pengawalan jalannya proses demokrasi yang ada di Indonesia khususnya di wilayah wilayah Sorong Raya, maupun yang nantinya akan menjadi Papua Barat Daya,” terang Wahyudi.
Setelah terjadinya MoU ini Wahyudi berharap, ke depan Bawaslu akan lebih terbuka lagi kepada media terkait pelaksanaan pengawasan jalannya pesta demokrasi. Apalagi Pemilu 2024 mendatang akan sangat berbeda dengan Pemilu yang dilakukan Indonesia di sepanjang pasca kemerdekaan.
“Pemilu 2024 tentu akan sangat berbeda, karena Pileg dan Pilpres dilaksanakan secara serentak.
Gesekan sudah pasti ada, namun PWI sebagai insan pers akan berkolaborasi dengan rekan-rekan dari IJTI akan menggunakan fungsi kontrol untuk meminimalisasi adanya gesekan tersebut,” ujar Wahyudi.
Senada dengan Ketua PWI Sorong Raya, Ketua IJTI Papua Barat melalui Wakil Ketua IJTI Papua Barat, Jeje Sopaheluwakan mengatakan, keunikan Pemilu serentak 2024 membutuhkan pengawasan yang juga berbeda dibandingkan dengan Pemilu pada tahun-tahun kebelakang. Dengan demikian, IJTI Papua Barat akan dengan konsisten turut mengawal jalannya tahapan demi tahapan pemilu hingga tahun 2024 mendatang. (ayu)
