SORONG — Anggota Komisi VI DPR RI dari daerah pemilihan Papua Barat Daya, Faujia Helga Tampubolon, menyoroti kinerja dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pelindo dan PT Pelni, saat melakukan kunjungan kerja bersama Komisi VI DPR RI di Kota Sorong, Jumat (25/7).
Dalam pertemuan dengan jajaran PT Pelindo, Faujia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian kendala pembangunan perluasan terminal peti kemas yang hingga kini terhambat akibat masih adanya permukiman warga yang berdiri di atas lahan proyek.
“Mereka masih terkendala dengan beberapa rumah milik satu marga. Tapi saya minta agar masalah ini tidak dibiarkan berlarut-larut. Ambil tindakan yang tegas. Kalau memang itu hak masyarakat, ya dibayar. Tapi kalau tidak, dan mereka belum mau juga, ya harus ada solusi yang jelas dan tepat,” tegas Faujia.
Ia menambahkan, jika permasalahan ini tidak segera ditangani, akan berdampak serius pada keselamatan dan operasional di pelabuhan. “Peti kemas yang terus menumpuk tanpa perluasan bisa menimbulkan risiko kecelakaan,” ujarnya.
Sementara itu, terkait PT Pelni Sorong, Faujia juga menyoroti minimnya akses kapal penumpang ke wilayah Raja Ampat. Ia menyebutkan bahwa kapal putih atau kapal Pelni yang masuk ke Raja Ampat sangat terbatas, bahkan hanya satu hingga dua kali dalam sebulan, dan itu pun hanya bersandar di satu kecamatan dari total 117 kampung.
“Kalau mau naik kapal, saudara-saudara saya harus naik longboat kecil dulu ke pelabuhan besar. Saya harap Pelni bisa menyentuh titik-titik terbesar dari 117 kampung itu, supaya masyarakat bisa lebih mudah mengakses transportasi dan bahan pokok,” ungkapnya.
Menurut Faujia, tingginya harga bahan pangan di wilayah Raja Ampat salah satunya disebabkan terbatasnya jalur distribusi. “Rica atau cabai bisa sampai Rp200 ribu per kilo di Raja Ampat. Kalau kapal putih dari Manado bisa masuk langsung ke Raja Ampat, harganya bisa turun. Di Sorong saja hanya Rp60 ribu per kilo,” pungkasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Direktur PT Pelindo, Hambra, dalam pertemuan bersama Komisi VI DPR RI di Kota Sorong, Jumat (25/7), menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan Komisi VI DPR RI, yang menurutnya memberikan masukan penting untuk peningkatan layanan pelabuhan.
“Kami senang dengan kunjungan ini. Ada evaluasi dan masukan dari anggota dewan, dan itu akan kami tindaklanjuti untuk peningkatan pelayanan,” katanya didampingi Executive Director 4 Regional 4 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Abdul Azis, Direktur Keuangan & Manajemen Resiko Subholding Pelindo Terminal Petikemas Endot Endrardono dan General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Sorong, Sonny Uktolseya.
Hambra juga menyinggung beberapa isu strategis yang menjadi perhatian, antara lain percepatan penyelesaian masalah pertanahan dan peningkatan layanan kepelabuhanan.
Dikatakan bahwa Pelindo juga terus melakukan penataan infrastruktur dan peningkatan pelayanan. Salah satu capaian yang telah dirasakan yakni waktu bongkar muat yang sebelumnya mencapai tiga hari kini bisa diselesaikan hanya dalam satu hari, memberikan efisiensi operasional yang besar bagi para pengguna jasa.
“Sebelumnya proses bongkar muat bisa memakan waktu hingga tiga hari. Sekarang bisa diselesaikan hanya dalam satu hari. Ini efisiensi waktu yang luar biasa, menghemat biaya operasional kapal dan meningkatkan intensitas kunjungan kapal,” jelasnya.(zia)
