SORONG- Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (4/12) didemo pencari kerja (pencaker) Orang Asli Papua (OAP) yang mempertanyakan hasil pengumuman Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam penerimaan CPNS di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
Dalam aksinya, massa pendemo yang dipimpin Jolfin Karet akan menduduki Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya hingga pejabat terkait menemui mereka dan memberikan penjelasan atas hasil pengumuman SKD .
Koordinator Pencaker OAP Provinsi Papua Barat Daya, Jolfin Kareth mengatakan, mereka datang dengan tujuan untuk mengecek dan mempertanyakan hasil tes CPNS yang dibuka oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
“Kami datang untuk mempertanyakan terkait pembagian kuota yang sudah dibagi 80 : 20 itu. Itu bukan kami yang buat, itu pemerintah yang buat, diatur dalam UU Otsus. Jadi tujuan kami datang hari ini, kami cek , pastikan data, ada temuan di hasil tes CPNS ini,”ujar Jolfin didamping beberapa pencaker OAP.
Yang dipertanyakan bahwa dalam tes SKD, quota untuk OAP ternyata ada yang diisi non OAP. “ Ini yang menjadi ganjalan, kenapa SKD yang baru dibuka kok bisa ada kecolongan, salah kamar, non OAP bisa masuk di kamar quotanya OAP. Ini yang jadi pertanyaan kami. Kami punya bukti, data-data sudah ada,”ujar Jolfin Karet.
Ditambahkan oleh Jolfin bahwa mereka ingin duduk dengan pemerintah, ketika ada salah kamar, apa yang harus diperbuat. Apa yang harus dilakukan. “Kenapa pemerintah menghindar, kenapa pemerintah tidak mau menemui kami hari ini,”seru Jolfin. Karena tahapan seleksi penerimaan CPNS masih berlanjut dimana tanggal 9 Desember 2024 memasuki tes SKB (Seleksi Komptensi Bidang) .
Yang pasti dikatakan Jolfin Karet bahwa Tes SKD sangat merugikan pencaker OAP. “Kami sangat dirugikan. Banyak data-data, yang kami temukan, ada yang nilainya tinggi tidak tembus, pokoknya banyak yang merugikan kami orang Papua,”tandasnya. Ia pun mencontohkan, “ada peserta tes CPNS yang nilainya 200 tembus (lolos) baru yang 300 dia jatuh (tidak lulus,Red). Ini masuk akal kah tidak, tidak masuk akal to. Nah ini yang kami mau pertanyakan kepada pemerintah,”ujar Jolfin.
“Jadi tujuan kami hari ini, kami akan tidur di sini sampai tanggal 9. Kami tidak bisa pulang ke rumah, kamai akan masak, makan dan tidur di sini (Kantor Gubernur PBD),”seru Jolfin Kareth. Soal data berapa banyak peserta tes non OAP yang masuk ke quota OAP, Jolfin belum mau mengungkapkan. Ia hanya mengatakan akan menyampaikan data itu saat duduk dengan pejabat Pemprov Papua Barat Daya.
Lebih lanjut, Jolfin juga mengatakan, aksi pencaker OAP tidak hanya Proses sampai di sini, melainkan Jolfin Karet mengatakan akan memperjuangkan sampai di Jakarta. “Kita akan pertanyakan ini ke Menpan, apa benar keputusan ini dari pusat atau daerah yang buat,”ujarnya.
Jolfin menambahkan, dalam aksi demo 26 Agustus lalu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Provinsi Papua Barat Daya, Gamar Malabar, S.Sos MM mengatakan, sudah dibagi, dipilah-pilah, OAP dan Non OAP, 80 : 20. Tidak bisa yang non OAP dengan formasi 20 % di quota OAP.
“Ibu sendiri yang bicara dengan kata-kata itu. Ibu BKPSDM mengatakan ini tidak bisa diinterfensi oleh siapa pun, semua dari pusat. Tidak bisa non OAP melamar ke situ (quota OAP). Jadi kita pegang kata-kata itu untuk menanyakan hal itu,”pungkasnya.
Pantauan media ini, selama aksi demo berlangsung tampak aparat kepolisian berjaga-jaga,serta Satpol PP yang berjaga-jaga dan membuat pagar betis di pintu masuk Kantor Gubernur yang sementara ini menempati areal Kantor Walikota Sorong. (ros)
