SORONG-Dalam rangka membahas Perencanaan Strategis Investasi dalam mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi di Papua Barat Daya yang Adil dan Sejahtera, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Papua Barat Daya (PBD) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (rakornis) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat Daya di salah satu hotel yang berada di Kampung Baru, Kamis (3/8).
“Jadi arahan bapak Presiden jelas bahwa ada 4 hal yang harus kita fokuskan, yaitu pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting dan harus menarik investasi masuk ke berbagai daerah,” kata Pj Gubernur PBD Dr.Drs.Muhammad Musa’ad,MSi.usai membuka rakornis dengan memukul tifa sebanyak tiga kali bersama Direktur Perencanaan SDA Kementerian Investasi/BKPM RI, Ratih Purbasari dan perwakilan dari kabupaten/kota.
Oleh karena itu, kata Pj Gubernur PBD bahwa hari ini Dinas Penanaman Modal PTSP melakukan rapat koordinasi teknis bagaimana investasi harus semakin meluas di Papua Barat Daya tapi investasi itu harus berkeadilan dan inklusif.
“Jadi tidak kemudian menjadi eksklusif, hanya bermanfaat untuk orang-orang tertentu. Investasi harus bermanfaat untuk banyak orang disini,” tegasnya.
“Kita butuh investasi dan kita juga harus ramah dengan investasi. Tidak bisa kita menutup diri, kalau kita mau maju cepat. Karena dana yang ada di APBD itu sudah sangat terbatas. Rp2,5 atau sampai Rp3 triliun itu kecil untuk percepatan pembangunan,” sambungnya.
Dikatakan Pj Gubernur bahwa provinsi butuh investasi, sehingga dengan begitu akan banyak nanti modal yang masuk ke Provinsi Papua Barat Daya. Ada perputaran yang terjadi di sini dan itu akan memberikan dampak kepada masyarakat.
“Oleh karena itu, saya minta di sini petakan potensi kita itu apa. Jadi kalau perlu sampai titik koordinat. Kita tidak hanya sampai di tepuk dada kalau kita kaya, kita kaya. Tapi kita sendiri tidak bisa menunjukkan apa kekayaan kita yang sebenarnya. Kalau sampai sekarang itu kita tidak punya peta potensi yang kita miliki,” katanya.
Menurutnya, Mungkin investor sudah punya, dengan menggunakan teknologi sudah tahu ada potensi. Sedangkan kita sendiri tidak tahu potensi kita apa.
“Jadi di sini harus masing-masing kabupaten yang datang harus menunjukkan ada potensi di mana. Nanti kita akan fokus untuk lihat apakah kondisi itu ada atau tidak,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Provinsi Papua Barat Daya, Manase Jitmau mengatakan bahwa kegiatan rakornis dalam rangka bagaimana mengetahui investasi di wilayah Provinsi Papua Barat.
“Karena di daerah ini ada beberapa kabupaten/kota. Tujuannya supaya mereka lebih mengetahui dan bagaimana caranya memberikan data terkait dengan potensi di kabupaten/kota masing-masing,” katanya.
Ia menambahkan rakornis dilakukan untuk mengetahui dan menyusun dokumen yang akan disampaikan kepada Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia yang akan datang besok.
“Sehingga ini menjadi data buat kami. Hal-hal yang penting disampaikan hari ini. Karena pak Menteri Bahlil Lahadalia akan datang besok,” pungkasnya.
Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP Kota Sorong, Herry Widjasena menambahkan bahwa Negara Indonesia ini harus bersaing dengan negara-negara lain di dunia dalam hal investasi.
“Kalau kita bandingkan negara kita dengan Malaysia saja. Malaysia itu urutan 12 dunia. Bagaimana keterbukaan investasi di dunia untuk meningkatkan daya saing. Kalau kita lihat negara ini sudah sangat maju, karena mereka mendorong investasi. Kita baru urutan 50. Kita kalah dari Malaysi jauh sekali. Sehingga pak presiden mendorong kita untuk memacu investasi,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa Tahun ini, Presiden RI targetkan ada uang investasi yang bergerak di negara kita Rp1.400 triliun. Provinsi Papua Barat Daya dikasih target hanya Rp4 triliun. Oleh karena itu, untuk mencapai target tersebut. Sehingga perlu membuat kegiatan ini.
“Untuk kita mau inventarisir potensi-potensi. Baru kita susun dokumen rencana umum penanaman modal PBD. Jadi ini butuh semua kolaborasi dari kabupaten/kota sehingga kita bisa buka ruang investasi bisa masuk, karena akan berdampak lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Hadir pada acara tersebut Direktur Perencanaan SDA Kementerian Investasi/BKPM RI, Ratih Purbasari yang menyampaikan bagaimana perkembangan investasi di Provinsi Papua Barat Daya.(zia)
