AIMAS – Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, S.Sos, MM mengusulkan sebayak 56 ASN-nya untuk bergeser ke Provinsi Papua Barat Daya (PBD). Usulan tersebut disampaikan Pemerintah Kabupaten Sorong ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui kantor sekretariat PBD.
Bupati merincikan, 56 ASN tersebut merupakan pegawai dari eselon II, eselon III, eselon IV dan ada juga beberapa staf. Sesuai amanat UU Perdasus, maka kepegawaian yang akan diterima di Provinsi PBD perhitungannya 80% Orang Asli Papua (OAP) dan 20% non OAP.
Adapun jumlah keseluruhan ASN yang dibutuhkan di provinsi Papua Barat Daya sebesar 1.052 orang. Sehingga setiap kabupaten dan kota di PBD diminta agar bisa menggeser sebanyak 150 ASN dari masing-masing daerah.
Kendati demikian, Kabupaten Sorong hanya akan menggeser 56 ASN-nya ke PBD. Sebab, Pemkab Sorong sendiri juga membutuhkan orang-orang kompeten untuk mengisi posisi jabatan yang ada di sana.
“Kami tidak bisa berikan lebih dari kemampuan, hanya 56 itu saja. Karena di Kabupaten Sorong juga tidak boleh kosong, kita tetap butuh orang-orang yang qualified untuk dipercayakan mengisi jabatan di internal kita,” ujar Moso. (ayu)
