SORONG – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Papua Barat menegaskan tidak membatasi masyarakat memiliki anak, melainkan merencanakan kelahiran anak dengan jarak minimal 3 tahun dari kelahiran anak pertama. Kepala BKKBN Papua Barat, Philmona Yarollo menjelaskan program BKKBN melalui keluarga berencana (KB), dimana keluarga yang merencanakan kehidupan anak. Sehingga muncul take line rencanakan kehidupan keluarga, bukan dua anak lebih baik.
“Tagline kita saat ini bukan dua anak cukup atau dua anak lebih baik, tapi bagaimana merencanakan kehidupan keluarga. Kami tidak melarang masyarakat punya anak lebih dari dua, tapi bagaimana agar keluarga merencanakan kehidupannya. Agar ibu sehat dan anak yang dilahirkan juga sehat,” jelasnya kepada Radar Sorong usai menghadiri bakti sosial di Puskesmas Sorong Timur yang diselenggarakan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sorong, Kamis (2/2).
Namun program utama BKKBN diharapkan wanita yang sudah melahirkan harus menggunakan alat kontrasepsi sehingga intervensi program 1000 hari pertama kehidupan bisa berjalan. Dan juga sang ibu dapat mengasuh anak selama 2 tahun. Oleh sebab itu, diharapkan para ibu menggunakan alat kontrasepsi demi kesehatan pribadi dan juga menjadikan ibu memiliki waktu dalam melakukan pendampingan untuk anak-anak. “Kami tidak melarang, tapi lebih baik merencanakan. Agar, kedepan anak juga memiliki kesempatan untuk sekolah, sebab sebagai orang tua memiliki tanggung jawab tumbuh kembang anak,”paparnya
Ditambahkan Philmona meski saat ini kasus stunting di Papua Barat Daya mengalami penurunan di tahun 2022. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sorong tetap melaksanakan bakti sosial berupa pelayanan keluarga berencana (KB) dan pemberian makanan tambahan kepada anak-anak usia dini. “Jadi ini agendanya teman-teman Dinas Pengendalian dan KB Kota Sorong yaitu pelayanan KB dan pemberian makanan tambahan bagi anak,”ujarnya.
Philmona Yarollo mengapresiasi pemerintah Kota Sorong yang memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan program penurunan stunting. Program tersebut merupakan program prioritas yang disampaikan Presiden dan harus ada target yang dicapai. “Jadi selain target program BKKBN tapi juga Maslah penurunan stunting juga jadi perhatian serius bersama. Di mana, diharapakan angka prevalensi stunting harus 14 persen,”ungkapnya.
Kondisi saat ini, tambah Philmona secara nasional mengalami penurunan stunting dari angka prevalensi tahun 2021 sebesar 24,4 persen kini 21,6 persen di tahun 2022.”Angka ini berdasarkan hasil status survei gizi Indonesia tahun 2022 itu kita alami penurunan secara nasional ya,” tutur Philmona Yarollo.
Sementara itu, Papua Barat sendiri mengalami kenaikan kasus stunting. Dimana, tahun 2021 angka prevalensi stunting Papua Barat 26,2 kini naik menjadi 30,0 di tahun 2022. Sementara Papua Barat Daya mengalami sedikit penurunan kasus stunting, dimana tahun 2021 angka prevalensi stunting Papua Barat Daya 32,2 persen turun menjadi. 30,9 persen. “Ini berdasarkan hasil survei dari lima Kabupaten dan satu kota di Papua Barat Daya,”pungkasnya. (juh)
