SORONG – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin melakukan tatap muka dengan para tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat Papua Barat Daya di Ballroom Raja Ampat 2 Aston Sorong Hotel & Conference Center, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Minggu (16/07/2023).
Pada pertemuan yang dipandu oleh Pj. Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa’ad ini, Wapres mendengar aspirasi dari para perwakilan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat untuk kemajuan percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.
“Kita harus bekerja keras untuk membangun keutuhan, bekerjasama, menjaga harmoni, dan saling menopang seperti satu bangunan,” ujar Wapres.
Berita Terkait
Untuk itu, Wapres yang juga sebagai Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), mengajak tokoh Adat, Agama dan Masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk menjaga kedamaian diantara keberagaman. Karena suasana tersebut dapat mempercepat pembangunan di Tanah Papua.
“Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun keutuhan sebagai warga masyarakat bangsa,” ajaknya.
Wapres juga menegaskan seluruh pembangunan yang diupayakan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah yang berkomitmen penuh di dalam mempercepat pembangunan di Tanah Papua, dan seluruhnya secara khusus untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua.
“Ini untuk Papua semua. Tidak ada kepentingan pemerintah pusat, nggak ada. Semua ditaruh di Papua untuk orang Papua semuanya. Itu komitmen pemerintah,” tandas Wapres.
Di sisi lain, Wapres mengaku sangat setuju dengan filosofi “Satu Tungku Tiga Batu” untuk dipedomani, sebab analogi ini dimaknai sebagai prinsip masyarakat yang mampu menyatukan adat, agama, dan pemerintah sebagai solusi permasalahan kehidupan bermasyarakat.
“Saya tertarik dengan filosofi di Papua ini ‘Satu Tungku Tiga Batu’, pemerintah, adat, dan agama. Kalau kita jaga filosofi ini, saya yakin kita akan bisa menyelesaikan semua persoalan,” jelas Wapres.
Pada kesempatan yang sama, Wapres juga turut mengapresiasi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya yang dalam enam bulan pertama sejak dikukuhkan telah melaksanakan persiapan penyelenggaraan pemerintahan dengan membentuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Papua Barat Daya, Sekretariat MRP Papua Barat Daya, serta dinas/badan daerah.
“Saya memberikan apresiasi kepada Pj. Gubernur Papua Barat Daya yang walaupun baru 7 bulan, tetapi sudah melakukan persiapan-persiapan. Sudah jalan semua kan ya di sini. Tinggal nanti dipercepat (pembangunannya),” tuturnya.
Di akhir arahannya, Wapres meminta kepada para pemangku kepentingan di Papua Barat Daya agar dapat membicarakan hal yang diprioritaskan untuk Papua Barat Daya agar dapat lebih maju, serta untuk mewujudkan visi Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Sejahtera, dan Papua Berintegritas.
“Mari kita bekerja dengan baik untuk Papua yang cerdas, Papua yang sehat, Papua yang sejahtera dan berintegritas. Itu harapan saya,” pungkas Wapres.
Sementara itu, Vikaris Jenderal Wakil Keuskupan Manokwari-Sorong Pastor Lewi Ibori menyampaikan aspirasinya agar pemerintah dapat meningkatkan keterlibatan masyarakat Papua dalam percepatan pembangunan di Tanah Papua.
“Harapan saya agar diciptakan suasana yang kondusif, yang penuh bermartabat. Dan orang-orang Papua di sini harus dikedepankan dan keterlibatan dalam seluruh aspek, baik pembangunan kemanusiaan, infrastruktur, dan pembangunan ekonominya,” sebutnya.
Selain itu, perwakilan tokoh agama dari Gereja Kristen Injil (GKI) Sorong Pdt. Jeane Fonataba yang juga merupakan seorang aktivis, berharap agar pemerintah dapat memberikan perhatian dan perlindungan bagi kaum wanita dan anak-anak.
“Bagaimana pemerintah memberikan perhatian terkait perlindungan kepada perempuan dan anak,” ucap Pdt. Jeane.
“Dan juga adanya keinginan Pj. Gubernur Papua Barat Daya untuk membangun satu rumah sakit jiwa di Papua Barat Daya, ini bukan terkait perempuan saja tapi juga anak-anak muda yang membutuhkan perhatian karena mereka punya perilaku terkait relasi terputusnya sosial dengan orang lain,” tuturnya.
Sebagai informasi, Provinsi Papua Barat Daya terbentuk pada tanggal 8 Desember 2022 melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi ini terdiri dari Kota Sorong, Kabupaten sorong, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Tambrauw, dan Kabupaten Maybrat.
Hadir pada kesempatan tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Alue Dohong, Pj. Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Edison Siagian, Panglima Komando Armada (Pangkoarmada) III Laksamana Muda TNI Rachmat Jayadi, Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) VIII/Kasuari Mayjen TNI Gabriel Lema, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Barat Irjen Pol. Daniel. T. M. Silitonga, Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda) Papua Barat Brigjen TNI Tahan Sopian P. Silaban, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua Barat Harli Siregar, Pj. Wali Kota Sorong George Yarangga, Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati, Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso, Pj. Bupati Tambrauw Engelbertus G. Kocu, Pj. Bupati Maybrat Bernhard Eduard Rondonuwu, serta para perwakilan tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat dari Provinsi Papua Barat Daya.
Turut mendampingi Wapres, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Johan Tedja Surya, serta Wakil Ketua Badan Amil Zakat Nasional Moh. Mahdum.(*/akh)
