SORONG – Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kota Sorong, Wali Kota Sorong, Drs.Ec.Lambert Jitmau,MM mengusulkan beberapa hal. Diantaranya, Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, hibahkan Pelabuhan Rakyat ke Pemkot.
“DPD ini kan ikut sidang di Senayan untuk mengambil keputusan. Mereka ini kan sekedar saran dan masukan. Saran yang kita sampaikan tetap mereka sarankan di kementerian terkait. Untuk jadi dan tidaknya itu, persoalan semua dikembalikan ke Senayan,” kata Wali Kota Sorong ketika ditemui di Lobby Kantor Wali Kota Sorong, Rabu (30/3).
“Mereka datang melihat masalah perhubungan, baik Perhubungan udara, laut dan perhubungan darat,” katanya.
Menurut, Orang Nomor Satu di Lingkup Pemkot ini mengatakan bahwa Semua pemkot sudah buat tetapi pasti ada kekurangan sana/i. Termasuk salah satunya Bandara DEO Sorong.
“Saya ingin agar perpanjangan runway dan membangun runway kembar supaya pesawat take off dan landing terpisah, tambah garbarata lagi. Kemudian untuk menghibahkan Pelabuhan Rakyat yang terlihat kumuh. Selama ini dikelola BUMN tidak optimal, Itu sekedar saran dan masukan kepada pihak-pihak terkait, kementerian perhubungan, DPR RI komisi terkait. Saya sudah sampaikan kepada DPD, siapa tahu mereka punya usulan konek dengan apa yang saya sudah sampaikan,” sambungnya.
Wali Kota menegaskan bahwa membangun Papua harus dari kepala burung (Kota Sorong) karena, menurutnya kepala itu mengatur organ tubuh burung, dan itu ada di Kota Sorong.
“Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, dimana Kota Sorong ini layak jadi ibukota provinsi Papua Barat Daya. Ibu menteri keuangan tidak boleh katakan bahwa di Papua Barat Daya Sorong Raya ini tidak ada anggaran. Karena hasil bumi, minyak, hadir di Sorong Raya pada tahun 1935, kala itu Indonesia belum ada. Orang Irian Barat baru bergabung pada tahun 1965, dari hari itu sampai hari ini minyak tidak habis-habis tapi tengker angkut minyak terus, kok kami masih miskin?. Saya akan ketemu Bu Menteri Keuangan, kami ini sedikit tapi kami mahal,” tegasnya.
“Kami melaju membangun Papua, kalau Papua maju berarti Papua adalah NKRI, bukankah kita NKRI? Kami NKRI, NKRI harga mati. Rakyat sejahtera itulah tujuan kita, dari dulu, hari ini dan terus kedepan. Jangan merubah tujuan negera, ada yang bilang-bilang tunda pemilu, tidak boleh! Undang-undang satu saja. Pemilu 2024 tetap jalan,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI, Lukky Semen mengatakan bahwa Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI melakukan kunjungan ke kota Sorong dalam rangka melakukan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran serta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“kunjungan kerja terbaru sebagai bentuk pengawasan apakah Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah berjalan sebagaimana mestinya di Sorong, Provinsi Papua Barat,” ujarnya.
Ia juga menambahkan Apa yang menjadi harapan dari wali kota, semoga itu bisa menghasilkan program-program yang akan turun ke Kota Sorong. Kemudian untuk usulan menghibahkan Pelabuhan Rakyat ke Pemerintah Kota Sorong, akan ditindaklanjuti oleh pihaknya.
“Saya kira ada beberapa daerah juga yang mengusulkan dan pemerintah pusat juga telah menghibahkan. Kami akan mendesak pak menteri perhubungan agar usulan ini segera direalisasikan,” tegasnya.(zia)
