SORONG – Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Karhutla) Provinsi Papua Barat Daya didesak segera mengambil langkah konkret menyusul memburuknya kualitas udara di Kota Sorong dan sekitarnya. Kondisi ini dinilai mengkhawatirkan karena berpotensi meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) pada bayi, anak-anak, dan lanjut usia.
Kepala Suku Besar IMEKKO Papua Barat Daya, George Dedaida, S.Hut., M.Si., mengatakan pemerintah tidak boleh menunggu hingga jumlah pasien ISPA meningkat sebelum mengambil tindakan. Menurutnya, langkah pencegahan dan perlindungan masyarakat harus menjadi prioritas di tengah kondisi udara yang semakin memburuk.
“Ini sudah darurat pernapasan. Jangan sampai rumah sakit penuh dengan pasien ISPA baru pemerintah bergerak. Pencegahan harus dilakukan sejak awal,” tegas George kepada wartawan di Sorong, Senin (12/10/2026).
Berdasarkan hasil pengolahan data BMKG melalui Stasiun Pemantau Global Sorong, selama periode 10 Oktober 2026 pukul 09.00 WIT hingga 11 Oktober 2026 pukul 08.00 WIT, terdapat empat jam pengamatan dengan kategori kualitas udara Sangat Tidak Sehat dan 20 jam dalam kategori Tidak Sehat. Nilai Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Kota Sorong selama periode tersebut juga menunjukkan kategori Tidak Sehat.
Data BMKG menjelaskan, partikulat PM2.5 merupakan partikel udara berukuran kurang dari 2,5 mikrometer. Nilai ambang batas PM2.5 selama 24 jam ditetapkan sebesar 55 mikrogram per meter kubik (µg/m³). Peningkatan konsentrasi PM2.5 selama periode pengamatan secara umum dipengaruhi massa udara dari arah tenggara dan selatan yang membawa partikulat dari wilayah dengan banyak titik panas atau hotspot menuju wilayah pengamatan.
George Dedaida mendesak Gubernur Papua Barat Daya selaku Ketua Satgas Karhutla segera mengoordinasikan pemadaman titik api, memperkuat perlindungan masyarakat, serta menyiapkan anggaran darurat untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Ia menilai langkah terpadu diperlukan agar dampak kabut asap tidak semakin meluas dan membahayakan kesehatan warga.
Selain pemadaman, George meminta pemerintah mempertimbangkan modifikasi cuaca untuk membantu mendatangkan hujan apabila kondisi meteorologis memungkinkan.
Ia juga mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah kabupaten dan kota, aparat keamanan, hingga perusahaan yang beroperasi di wilayah Papua Barat Daya, agar penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama.
George turut mengimbau masyarakat menghentikan sementara aktivitas pembakaran untuk membuka lahan serta mengurangi kegiatan di luar rumah selama kualitas udara memburuk. Warga yang terpaksa beraktivitas di luar ruangan juga diminta menggunakan masker sebagai salah satu upaya mengurangi paparan partikulat. Ia menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas sebelum pencemaran udara berkembang menjadi krisis kesehatan yang lebih luas.
“Jangan sampai jatuh korban baru pemerintah bertindak. Kalau penanganan lambat, masyarakat yang akan menanggung akibatnya. Jika diperlukan, persoalan ini harus dibawa ke pemerintah pusat agar mendapat dukungan penanganan, termasuk pemadaman kebakaran,” pungkasnya.(zia)
