Dikukuhkan, Pengurus MUI Papua Barat Daya Diminta Perkuat Pembinaan dan Persatuan Umat

SORONG – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Papua Barat Daya masa khidmat 2026-2031 resmi dikukuhkan oleh Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Muhamad Ziyad, MA, di Vega Prime Hotel, Minggu (22/11/2026). Kepengurusan yang dipimpin Abubakar Lodji, S.Ag., M.Pd., tersebut diharapkan mampu memperkuat pembinaan keagamaan, menjaga persatuan umat, serta membangun kemitraan dengan pemerintah daerah.

Pengukuhan tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu, Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim serta sejumlah pengurus organisasi kemasyarakatan Islam di Papua Barat Daya.

Dalam kepengurusan periode 2026-2031, struktur MUI Papua Barat Daya terdiri atas Dewan Pertimbangan, Dewan Pimpinan, serta sembilan komisi yang membidangi berbagai aspek kehidupan keumatan.

Wakil Sekretaris Jenderal MUI Pusat, Dr. H. Muhamad Ziyad, MA, berharap kepengurusan yang baru dikukuhkan dapat membawa kemajuan bagi MUI Papua Barat Daya. Ia juga mengharapkan MUI menjadi wadah yang mampu mempererat tali persaudaraan dan memperkuat kebersamaan umat Islam di wilayah tersebut.

Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Barat Daya sekaligus Ketua Dewan Pertimbangan MUI Papua Barat Daya, K.H. Ahmad Nausrau, meminta seluruh pengurus menjalankan peran strategis MUI dalam membina, melayani, dan memperkuat kehidupan umat.

Dalam arahannya, Ahmad Nausrau menyampaikan enam peran penting yang harus menjadi pegangan pengurus MUI. Pertama, sebagai warasatul anbiya atau pewaris tugas para nabi, yang bertanggung jawab menyebarkan ajaran Islam serta memperjuangkan kehidupan masyarakat yang damai dan membawa rahmat bagi seluruh alam melalui dakwah moderat atau wasathiyah.

Kedua, sebagai pemberi fatwa atau mufti yang bertugas memberikan pandangan keagamaan kepada umat, bangsa, dan negara, sekaligus mengakomodasi aspirasi umat Islam dari berbagai latar belakang organisasi, mazhab, dan pemahaman keagamaan. Ketiga, sebagai pemimpin dan pelayan umat atau ra’in wa khadimul ummah yang harus hadir memenuhi aspirasi masyarakat melalui bimbingan keagamaan serta menegakkan amar makruf nahi mungkar secara bijaksana.

Keempat, sebagai pelopor perbaikan umat atau islahul ummah yang diharapkan mampu menjadi pendamai di tengah perbedaan pandangan, sekaligus membina dan memelihara persatuan. Kelima, menjaga kehidupan umat melalui pembinaan akhlak, pemeliharaan kerukunan, dan penguatan persatuan. Keenam, mengemban tanggung jawab kepemimpinan umat, terutama dalam perbaikan akhlak, menjaga toleransi, serta pemberdayaan masyarakat.

Ahmad juga mengatakan bahwa berbagai tanggung jawab tersebut bukan pekerjaan ringan sehingga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Ia berharap MUI Papua Barat Daya dapat membangun kemitraan dengan pemerintah daerah untuk menjalankan program keumatan sekaligus mendukung pembangunan daerah.

“Sebagai mitra pemerintah atau shadiqul hukumah, sebagai khadimul ummah, Majelis Ulama Indonesia siap untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun Papua Barat Daya yang semakin maju dan berkah,” ujarnya.

Ahmad Nausrau mengatakan bahwa, MUI dan pemerintah perlu berjalan bersama agar pembinaan kehidupan keagamaan, pemeliharaan kerukunan, serta pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.(zia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social Icons

error: Content is protected !!