SORONG–Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), sebuah kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan Australia, memperkuat komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya (PBD).
Melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kementerian PPN/Bappenas, SKALA memfokuskan dukungannya pada tiga isu strategis utama, yaitu penurunan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan penanganan ketimpangan.
Papua Barat Daya memiliki visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Visi ini menempatkan pembangunan manusia, transparansi tata kelola, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua (OAP) melalui pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang efektif sebagai prioritas utama.
Dalam mendukung visi tersebut, SKALA memberikan pendampingan teknis, penguatan sistem data, serta mendorong tata kelola dan layanan dasar yang lebih adil dan merata.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menekankan pentingnya harmonisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Menurutnya, target nasional hanya akan tercapai jika daerah memiliki peran aktif dan strategi inovatif dalam mencapainya.
“Arah kebijakan nasional harus bisa diterjemahkan ke dalam program daerah. Bahkan, bila daerah memiliki pendekatan yang lebih baik, semestinya bisa berkontribusi lebih besar dari target nasional,” kata Maliki ketika melakukan konferensi pers di Sorong, Rabu, (7/5) di Aston Hotel.
Salah satu tantangan besar yang diangkat adalah menurunkan angka kemiskinan nasional dari 8,57% menjadi 5% pada tahun 2029. Hal ini berarti sekitar 12 juta orang harus keluar dari garis kemiskinan dalam lima tahun ke depan, atau sekitar 2,5 juta orang per tahun. Melalui kolaborasi antara SKALA, Bappenas, dan Pemerintah Daerah, beberapa inisiatif telah dijalankan.
Salah satunya adalah pembangunan sistem data terpadu sosial ekonomi yang dikenal dengan SAIK, yang memuat informasi akurat tentang kondisi masyarakat termasuk status kemiskinan, pekerjaan, dan status sebagai Orang Asli Papua (OAP).
“SAIK menjadi model bagaimana data tunggal digunakan untuk menargetkan program seperti bantuan sosial, pelatihan kerja, layanan kesehatan, hingga pendidikan,” kata Maliki.
Selain data, pendekatan inklusif menjadi pilar utama. SKALA bersama Pemprov PBD menjalankan program inklusi sosial untuk memastikan tidak ada masyarakat rentan yang tertinggal, Program ini menargetkan OAP miskin, penyandang disabilitas, lansia, serta keluarga tidak mampu, melalui penyediaan layanan dasar lintas sektor, dari bantuan sosial, Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI), hingga akses ke pendidikan dan pelatihan kerja.
Dengan tantangan ekonomi yang semakin kompleks, Maliki mendorong seluruh pemangku kepentingan di Papua Barat Daya untuk terus membangun inovasi dan memperkuat kolaborasi. Ia menyebut, meski anggaran terbatas, strategi yang tepat bisa mempercepat pencapaian target pembangunan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, menangkapi bahwa Isu penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama dan sejalan dengan visi-misi Gubernur.
Peran Bapperida sangat penting, yaitu menyusun program kerja dan dokumen perencanaan yang terintegrasi dengan dokumen nasional. Karena selain sebagai pemimpin daerah, Gubernur juga berperan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.
“Kita harus memastikan bahwa dokumen perencanaan pusat bisa diterapkan secara nyata di daerah. Salah satu contohnya adalah masalah kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di Papua Barat Daya masih berada di kisaran 16,48% hingga 17,03%, sementara target nasional adalah 8%. Ini menjadi tantangan besar yang harus kita hadapi dengan kerja cerdas, kerja keras, dan kerja cepat.
Ia menambahkan, hal ini adalah momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor pemerintah pusat, daerah, NGO, swasta, dan media.
Dikatakan bahwa Media memiliki peran strategis untuk menyebarluaskan informasi dan mengajak semua pihak terlibat, karena tidak mungkin hanya pemerintah yang bekerja sendiri. Semua pihak punya tanggung jawab yang sama untuk mencapai visi bersama.
Kemudian, Team Leader SKALA, Petraca Karetji, menjelaskan bahwa program ini direncanakan akan berlangsung selama delapan tahun dalam dua fase. Fase pertama dimulai pada tahun 2023 hingga akhir 2026, dan apabila disetujui, akan dilanjutkan ke fase kedua hingga tahun 2030. Total anggaran yang disiapkan diperkirakan mencapai 160 juta dolar Australia.
“Program ini dijalankan oleh tiga kementerian di tingkat pusat, yaitu Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. Pelaksanaannya mencakup sepuluh provinsi, termasuk Papua Barat Daya. Selain itu, program juga berjalan di Aceh, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Utara, Maluku, serta empat provinsi di wilayah Papua yakni Papua, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya,” jelasnya.
Petraca menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah memastikan agar berbagai inovasi yang telah ada dapat benar-benar dijalankan dan dikembangkan secara berkelanjutan.
“Dalam prosesnya, kami menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak, baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, kami juga memperhatikan bagaimana sistem-sistem yang ada dapat dimanfaatkan untuk menjalankan dan mengembangkan layanan dasar secara efektif,” katanya.(*/zia)
