SORONG-Puluhan massa melakukan aksi Demo Damai sebagai Gerakan Sosial Kontrol terhadap Kinerja Gubernur Provinsi Papua Barat Daya oleh masyarakat Aliansi Sorong Raya Peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, depan Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (8/6).
Mereka menuntut agar Pemerintah Pusat mengganti atau menurunkan Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Musa’ad.MM. Jika tidak, maka mereka mengancam akan melakukan Mogok Sipil Nasional (MSN).
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Koordinator Lapangan Roymondus Nauw kepada Radar Sorong ketika ditemui usai demo.
“To the poinnya kami minta mengganti atau turun dari jabatannya sebagai Pj Gubernur Papua Barat Daya. Kami akan turun terus sampai kami mendengar hasil dari pemerintah pusat. Jika mereka tidak mengganti apa yang diharapkan, maka kami akan melakukan mogok sipil nasional di Kota Sorong,” tegasnya.
Dikatakan bahwa Demo melibatkan seluruh d Aliansi Sorong Raya peduli Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pihaknya akan melakukan aksi demo damai selama 3 hari.
Lanjutnya, Ada 3 poin penting yang menjadi aspirasi, yang pertama itu meminta kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri atau Wakil Menteri dan Anggota DPR RI Komisi 2 untuk segera mencabut kembali SK yang diberikan untuk Pj Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
“Karena kita melihat selama 6 bulan bekerja di Provinsi Papua Barat Daya, ini kerja di jalan-jalan. Dalam artian tidak melakukan aktivitas dan roda pemerintahan di sini. Kita melihat beberapa kali kegiatan yang beliau lakukan, itu bukan di Ibukota Provinsi Papua Barat Daya,” katanya.
Kemudian, Lanjutnya Sedangkan kegiatan dari ibukota Provinsi Papua Barat Daya yaitu dilakukan di luar Provinsi Papua Barat Daya. Salah satunya seperti pelantikan di Pejabat Eselon 2 dan juga mengumumkan hasil MRP dan juga musrembang.
“Jadi tidak dilakukan di mana ibukota provinsi Papua Barat Daya. Tetapi dilakukan di luar daerah. Oleh sebab itu, karena dari seluruh masyarakat melihat dan menilai bahwa beliau (Pak Pj Gubernur PBD) tidak efektif untuk melakukan dan menjalankan proses pemerintahan di Provinsi Papua Barat Daya ini,” tegasnya.
Sehingga, ia menambahkan bahwa seluruh masyarakat Sorong Raya meminta pemerintah pusat segera melakukan evaluasi tentang Pj Gubernur Provinsi Papua Barat.
“Kami juga minta kalau bisa itu yang menjabat sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Barat Daya adalah dari Sorong Raya. Apakah tidak ada orang Sorong yang punya pangkat dan golongan tidak memenuhi syarat, sehingga harus ambil dari luar daerah. Karena kita lihat di Papua ini adalah UU Otsus yang sudah dikembalikan masing-masing untuk menjadi pemimpin di tanahnya sendiri,” pungkasnya.
Dari Pantauan Radar Sorong, beberapa pamflet dan spanduk berisi sebagai berikut:
Tuhan, Bangsa Papua Mengutuk Orang Yang Menindas Sesama Orang Asli Papua.
Kemudian, pamplef lainnya Pemerintahan Papua Barat Daya adalah Pemerintah yang berdasarkan Undang-undang Otonomi Khusus di Tanah Papua dan harus mengutamakan hak-hak dasar Orang Asli Papua di tanahnya sendiri.
Dan, Kami merasa sangat kesal dan kecewa karena Otsus di Tanah Papua tidak diberikan kepada Orang Asli Papua.
Selain itu, nampak suasana yang unik adalah Demo menggunakan tenda. Kata Roymondus bahwa tenda tersebut sudah ada di Depan Kantor Wali Kota Sorong. Sehingga dimanfaatkan.
“Karena massa yang turun sangat banyak dan karena panas terik otomatis harus berlindung,” pungkasnya.(zia)
