AIMAS – Belum lama ini, Pj upati Sorong Yan Piet Moso, S.Sos, MM didampingi oleh Assisten I Setda Kabupaten Sorong dan Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sorong bersama staf melakukan paparan kinerja Triwulan II di hadapan Tim Penilai Inspektorat Kemendagri, di Jakarta.
Dalam paparan tersebut, Pj Bupati menyampaikan ada 3 indikator yaitu Indikator Kinerja Pemerintahan, Indikator Kinerja Pembangunan dan Indikator Kinerja Kemasyarakatan yang meliputi penyelenggaran umum pemerinatahan daerah, bidang kesehatan, bidang pendidikan, infrastuktur, pelaksanaan pelayanan Publik, realisasi investasi, Inovasi daerah, pembinaan kamtibmas serta pembembangan kehidupan demokrasi melalui penyerapan aspirasi dan meningkatan partisipsi publik.
Pada bidang pendidikan mendapatkan perhatian khusus dari Pj Bupati Sorong, dimana terjadi peningkatan alokasi anggaran sebesar 44% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya, disusul bidang kesehatan untuk menggenjot sarana dan prasarana serta memprioritaskan penanganan kesehatan. Oleh sebab itu Pemkab Sorong menggelontorkan dana sebesar Rp 148 Milyar guna program prioritas tersebut.
Disebutkan Moso, alokasi dana di bidang kesehatan terjadi peningkatan dengan persentase 36% jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu. Moso juga menyebutkan dalam rangka penanganan inflasi daerah melalui ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Sorong sudah mengeluarkan surat edaran kepada 32 kepala distrik untuk menyiapkan lahan seluas minimal 1 ha untuk pemenuhan kebutuhan pangan skala kecil.
“Penanganan Inflasi daerah, kami lakukan lewat ketahanan pangan daerah. Sehingga kami telah keluarkan Surat Edaran kepada 32 Kepala Distrik agar bersama masyarakat membuat kebun minimal seluas 1 hektar per distrik untuk menanam cabe, tomat, sayur dan pangan lokal lainnya” imbuh Moso.
Dari keseluruhan paparan yang disampaikan Moso, Mendagri menilai bahwa tak ada seauatu yang menonjol dalam 6 bulan kepemimpinan Moso. Tak ada catatan miring maupun kesalahan yang perlu diperbaiki.
Sebaliknya, Mendagri menila telah terjadi penguatan peran Forkopimda di seluruh instansi di daerah, termasuk Kabupaten Sorong. Sehingga Mendagri berpesan agar stabilitas keamanan, politik dan pembangunan di Kabupaten Sorong tetap terjaga. Apalagi jelang momen pesta demokrasi tahun 2024 mendatang. (ayu)
