AIMAS – Bertepatan dengan Hari Bhakti Transmigrasi ke -72 pada tanggal 12 Desember, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sorong berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat yang tinggal di daerah transmigrasi dengan memberikan peningkatan SDM. Hal tersebutmendapat respon positif dari Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, S.Sos, MM.
Dikatakan Pj Bupati, transmigrasi merupakan program nasional yang sejak hadirnya di tahun 1970-an hingga saat ini masih sangat prioritas. Transmigrasi merupakan bagian dari investasi, karena tujuan utamanya adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan melalui terbukanya lapangan kerja baru.
Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat menyambut program tersebut melalui peningkatan SDM masyarakat yang tinggal di daerah transmigrasi. Di samping itu, pemerintah daerah juga diharapkan bisa menciptakan regulasi untuk memberikan ruang bagi orang pribumi (OAP) yang ada di kawasan tramsmigrasi agar turut menikmati hadirnya program transmigrasi.
“Konsep berdikari bagi para pribumi untuk maju, dan ikut berkontribusi membangun daerah harus diwujudkan. Saya harap program pembinaan serta peningkatan SDM OAP di daerah transmigrasi harus juga menjadi program prioritas,” pinta Pj Bupati.
Hal tersebut harus direduksi merujuk pada UU Otsus nomor 2 tahun 2021 dan PP nomor 106 dan 107 untuk keberpihakannya. Dimana sudah dibuat dalam Raperdasus, dan jika memungkinkan Kadisnaker juga diminta membuat Perda turunan untuk memberi kebijakan afirmasi pembinaan SDM bagi OAP yang bermukim di areal lahan transmigrasi.
Dibeberkan Moso, pada tahun 2023 Kabupaten Sorong akan menjadi tujuan investasi. Oleh karenanya SDM di Kabupaten Sorong juga harus memiliki life skill sehingga siap untuk menyambut hadirnya kegiatan investasi.
“Berbicara investasi adalah berbicara tentang uang, manusia dan fasilitas. Jangan sampai minimnya SDM lokal dijadikan alasan bagi investor untuk mempekerjakan tenaga dari luar daerah,” tegasnya.
Moso meminta, pemerintah daerah melaui dinas terkait juga harus memiliki strategi dan kebijakan sebagai solusi dari permasalahan tersebut.
“Nanti dinas terkait harus kerja sama dengan pemerintah kampung dan distrik, hadirkan orang kompeten dari BLK untuk berikan pelatihan kepada SDM lokal kita. Jangan sampai investor datang ke daerah kita tapi kita hanya jadi penonton karena SDM kita kurang mumpuni. Masyarakat tidak bisa kerja sendiri, jadi kita (pemerintah) harus ikut intervensi. Ini tolong diperhatikan, kita dorong SDM lokal agar bisa berdikari,” tegas Pj Bupati.(ayu)
