AIMAS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sorong, Provinsi Papua Barat Daya meluncurkan program rumah peduli dan tanggap stunting (Rumah Pentas) sebagai upaya strategis menekan tingginya angka kasus stunting.
Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso, S.Sos, MM, M.AP menjelaskan, program Rumah Pentas ini merupakah satu upaya dari keseriusan pemerintah dalam menanggulangi angka stunting di Kabupaten Sorong. Dimana stunting menjadi isu nasional yang perlu ditangani secara serius lewat berbagai program strategis, salah satunya adalah rumah pentas.
“Rumah pentas ini akan menjadi tempat sentral untuk memberikan pendampingan dan pelayanan baik kepada ibu hamil, bayi dan balita maupun masyarakat umum tentang bagaimana menjaga polah hidup yang baik dan sehat untuk meminimalisir stunting. Selain itu, juga akan diberikan makanan tambahan gizi dan vitamin kepada balita dan bayi untuk meminimalisir stunting,” jelas Pj Bupati Sorong.
Disebukan Moso, Pemerintah Kabupaten Sorong akan menjalankan program Rumah Pentas selama tiga bulan ke depan dengan target calon pengantin dan tanggap stunting, aksi pintar ibu hamil peduli dan tanggap stunting dan mama cantik peduli dan tanggap stunting.
“Kegiatan ini akan kita laksanakan selama 3 bulan, dilaksanakan secara sentral setiap hari dan akan dilaksanakan pemantauan dari Dinas Kesehatan dan pimpinan OPD lainnya,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Moso, ada terobosan lain yang dianggap penting dilakukan oleh pemerintah yakni pembentukan tenaga pendamping keluarga stunting.
Upaya ini perlu diimplementasi dengan pola pendampingan memberikan perhatian intensif mulai dari pendamping keluarga yang memiliki remaja, calon pengantin, ibu hamil dan pascasalin, serta bayi baru lahir hingga usia 5 tahun dalam rangka pencegahan stunting. Dimana Tim Pendamping Keluarga Berisiko Stunting adalah tim yang terdiri dari bidan, kader Tim Penggerak PKK dan Kader KB/IMP.
“Ini kita sudah bentuk dan mereka bertugas di keluarga yang berisiko stunting di lokus yang telah ditentukan,” sebut Moso.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sorong pun telah mengeluarkan surat keputusan (SK) bupati tentang tim percepatan penanganan penurunan stunting yang melibatkan seluruh OPD dan stakeholder lainnya.
Peningkatan strategi penanganan kasus stunting di wilayah Kabupaten Sorong ini terus diefektifkan guna memacu penanganan yang maksimal, sehingga predikat nomor satu di wilayah Papua Barat Daya dalam hal penanganan kasus stunting terus dipertahankan.
“Untuk penanganan kasus sunting di Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong masuk nomor urutan satu, karena berhasil menurunkan angka stunting dari 28,7 persen 2021 menjadi 23,8 persen pada 2022,” tutur Moso.
Disebutkan, kondisi kabupaten Sorong yang kompleks dengan jumlah penduduk yang tinggi dan luas wilayahnya besar, memberikan kontribusi terhadap adanya angka stunting di wilayah itu.
“Kondisi stunting di Kabupaten Sorong berdasarkan hasil SSGI 2021, ketika masih berada di Provinsi Papua Barat, kabupaten ini berada pada urutan kedua setelah Kabupaten Bintuni dalam penanganan angka stunting berdasarkan hasil rilis dari kementerian kesehatan sebesar 28,7 persen,” jelasnya.
Berdasar pada kerja kolaborasi dan terintegrasi dan tentunya ditambah dengan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Sorong, sehingga dari 28,7 persen pada 2021 berhasil turun di 2022 menjadi 23,8 persen.
“Artinya turun 4,9 persen pada 2022 dan mendapatkan posisi urutan pertama dari lima kabupaten dan kota di Papua Barat Daya,” kata dia.
Disampaikan bahwa, dalam penanganan kasus stunting di Kabupaten Sorong, pemerintah menerapkan delapan aksi konvergensi stunting sehingga hasil capaian stunting bisa terealisasi secara maksimal. Dengan Lokus stunting 2023, pemerintah fokus penanganan stunting pada delapan distrik dengan target penanganan adalah keluarga resiko stunting.
“Delapan distrik itu antara lain Distrik Malawele sebanyak 372 keluarga dengan jumlah anak stunting 40 dan prevalensinya 6,54 persen, kemudian di Distrik Malasom berjumlah 289 dengan jumlah anak stunting sebesar 34 anak kemudian angka prevalensinya adalah 6,75 persen,” rinci Moso.
Menurutnya, kendati pun menjadi urutan satu dalam penanganan kasus ini, tetapi pekerjaan rumah tetap dilanjutkan dengan memperkuat strategi penanganan kasus ini hingga mencapai angka 19 persen pada 2023, dan bila perlu mencapai target nasional sebesar 14 persen pada 2024.
Adapun kondisi prevalensi balita stunting berdasarkan data sumber status gizi (SSG) 2022, prevalensi stunting Papua Barat Daya sebesar 39,8 persen. Kemudian, presentasi prevalensi balita stunting di enam kabupaten dan kota yakni Kabupaten Sorong sebesar 23,8 persen, Kabupaten Tambrauw sebesar 39,10 persen, Kabupaten Sorong Selatan 36,7 persen, Kabupaten Maybrat 27,3 persen, Kabupaten Raja Ampat 31,1 persen dan Kota Sorong 27,2 persen. (ayu)
