USAI dilantik, 33 anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat tampak begitu berbahagia. Dengan wajah sumringah, mereka berbaur dengan keluarga, foto bersama serta menerima ucapan selamat dari pemerintah dan tamu undangan serta keluarga yang datang mendampingi.
Salah satu anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya, Drs Rukunuddin Arfan, M.Si dari Pokja Agama asal Kabupaten Raja Ampat mengatakan siap melaksanakn tugas, khususnya dalam pemantapan program agama.
Menurutnya, 3 pilar yakni MRP, Pemerintah Provinsi dan DPRD harus berkolaborasi, membangun sinergi. “Dan kami juga harus bekerja secara proaktif dalam memperjuangkan hak-hak orang asli Papua ( OAP) dan kami juga tentunya universal, tidak memihak pada satu kelompok, agama manpun juga,”ujarnya.
Dalam proses seleksi anggota MRP, Rukunudddin Arfan mengatakan sangat berkesan karena Ia dihadapkan dengan masalah pengakuan sebagai asli Papua. Dituturkan, sebagai sesama orang asli Sorong Raya, dimana ada Raja Ampat,orang Moi, Inanwatan, Teminabuan, Ayamaru itu ada keterikatan sejarah.
Dan menurutnya, Raja Ampat unik , karena sejarah ada orang Sireri yang sudah ratusan tahun menetap di Raja Ampat. “Jadi Sireri itu OAP, karena dia berada di situ bukan mencari makan tapi karena ada sejarah,”ujar Rukunuddin Arfan yang ditemui usai pelantikan anggota MRP Papua Barat Daya di Hotel Aston, (14/12).
Terkait larangan anggota MRP Papua Barat Daya untuk ikut dalam politik praktis, Ia pun sangat setuju. “Itu perintah, aturan, bahwa kami ini dari unsur adat, agama,pemantapan unsur agama, kami kan berbda-beda agama, saya harus netral,”imbuhnya.
Sementara itu, anggota MRP Papua Barat Daya lainnya, Bertha Novita Gefilem, S. Pd mengatakan, Puji Tuhan, dari penantian yang cukup lama, akhirnya terjawab di tangal 14 Desember 2023 ini. “Saya selaku perempuan Moi utusan dari Kabupaten Sorong, memberikan apreseasi kepada pemerintah sehingga kami boleh dilantik pada hari ini. Ini rahmat Tuan yang luar biasa bagi kami,”ucap Bertha Novita Gefilem.
Pesan Wamendagri Jhon Wempi Wetipo agar anggota MRP Papua Barat Daya tidak berpolitik praktis, Ia pun sangat setuju. “Benar kami bekerja, lembaga MRP hadir untuk menjalankan amanat orang Papua yang selalu berjalan sesuai amanat UU Otsus, jadi kita bekerja untuk kepentingan orang Papua terlepas dari politik praktis, kalau kita bekerja berdasarkan politik praktis maka kepentingan orang Papua itu nanti kita melihat disebelah, kalau kita berjalan lurus maka kepentingan orang Papua akan terjawab dengan sendirinya,”ujar Bertha Novita Gefilem, perempuan Moi yang tergabung dalam Pokja Perempuan utusan dari Kabupaten Sorong.
Untuk pokja perempuan, dikatakan, tidak ada lagi perbedaan gender, bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan tapi menyemaratakan bahwa harus ada perempuan yang mungkin bisa menjabat sebagai gubernur, walikota, atau jabatan penting lainnya.
Kongkritnya untuk perempuan Moi , dikatakan karena MRP bekerjasama dengan pemerintah, maka yang perlu jadi perhatian adalah masalah stunting. “ Perempuan sangat berperan penting untuk kesehatan anak itu sendiri sebagai generasi penerus bangsa , “ujar Bertha Novita, incumbent anggota MRP Papua Barat .
Sementara itu, anggota MRP Papua Barat Daya, Dorce Kambu menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Sang Pencipta, kepada pemerintah dan seluruh pendukung yang telah antusias mendukungnya dalam setiap tahapan seleksi dari pertama sampai hari ini dilantik sebagai anggota MRP Papua Barat Daya dari Pokja Perempuan, utusan perempuan Maybrat dari Kota Sorong. “Pokja perempuan siap memperjuangkan hak-hak adat perempuan Papua di atas tanah dan negeri ini terutama yang ada di Kota Sorong,”ujar Dorce Kambu.
Kongkritnya kata mama Dorce Kambu, Ia dan anggota Pokja Perempuan lainnya akan membuat perubahan, dimana mama-mama Papua yang tadinya berjualan di atas tanah akan diusahakan agar mereka ada tempat jualan khusus. Untuk tidak ikut berpolitk, dikatakan, Ia siap. Hal ini karena MRP adalah lembaga kultural sehingga, tentunya akan tetap barada pada posisi indipenden.
Kesan dalam proses seleksi anggota MRP PBD, dikatakan Dorce Kambu, seleksinya luar biasa, tahapannya panjang. Dan sebagai pribadi tantanganya besar, dimana Ia sempat didemo karena ada kelompok perempuan yang menolak kehadirannya. Meski sempat ditentang, namun Dorce Kambu maju terus dan akhirnya resmi dilantik sebagai anggota MRP Papua Barat Daya.
“Yang pasti bahwa perempuan itu boleh ada dimana-mana. Saya tadinya perempuan Maybrat ada di Kota Sorong, kebetulan kami punya Forum perempuan Maybrat (Fofimasa) terdaftar sudah lebih 17 tahun, jadi saya selaku perempuan Maybrat punya hak ada di tahapan MRP,”ujar Dorce Kambu.
Setelah dilantik sebagai angora MRP, Papua Barat Daya, Ia pun berharap, semua perempuan yang ada di tanah Moi untuk bersatu, bergandengan tangan mengangkat harkat dan martabat perempuan asli Papua. (ros)
