SORONG-Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Papua Barat Daya (PBD)hingga 31 Maret 2023 (Triwulan) 1 mencapai target. Dimana, realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan KPPN Sorong sebesar Rp1.672,43 miliar atau sebesar 14,35 persen dari total anggaran Rp 11.658,03 miliar.
Kepala KPPN Sorong, Budi Hartadi menjelaskan realisasi tersebut terdiri atas belanja Pemerintah pusat sebesar Rp 476,80 miliar atau 17,77 persen dari anggaran Rp 2.683,59 miliar serta transfer ke daerah sebesar Rp1.195,63 miliar atau 13,32 persen dari anggaran miliar sebesar Rp8.974,44 miliar.
Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 196,99 miliar (19,83 persen dari anggaran sebesar Rp 993,60 miliar), belanja barang sebesar Rp 177,19 miliar (15,85 persen dari anggaran sebesar Rp 1.117,70 miliar), belanja modal sebesar Rp 100,29 miliar (17,71 persen dari anggaran sebesar Rp 566,23 miliar).
“Untuk belanja bansos sebesar Rp 2,33 miliar (38,45 persen dari anggaran sebesar Rp6,06 miliar),”jelasnya dalam rilis melalui Zoom, Kamis (13/4).
Sedangkan realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp 303,56 miliar (17,36 persen dari anggaran sebesar Rp 1.748,48 miliar), Dana Alokasi Umum sebesar Rp763,46 miliar (20,71 persen dari anggaran sebesar Rp3.686,22 miliar) dan DAK Non Fisik sebesar Rp128,61 (24,84 persen dari anggaran sebesar Rp517,74 miliar).
Kemudian untuk DAK Fisik (anggaran Rp1.039,31 miliar), Dana Otsus dan Insentif Fiskal (anggaran Rp1.285,36 miliar) serta Dana Desa (anggaran Rp697,33 miliar) belum ada penyaluran sampai dengan 31 Maret 2023.
“Kami berharap pendapatan dan belanja APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya akan terjaga tren pertumbuhannya sampai dengan akhir tahun, sehingga APBN benar-benar bisa menjadi penopang pertumbuhan ekonomi nasional pada umumnya dan di Provinsi Papua Barat Daya khususnya yang pada akhirnya akan membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat,”ungkapnya.
Budi menambahkan APBN masih menjadi salah satu tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia. Hal tersebut juga berlaku pada level regional. Di level regional, APBN di wilayah Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan kinerja yang baik. Pendapatan sampai dengan 31 Maret 2023 sebesar Rp267,43 miliar.
“Realisasi pendapatan ini jika dibandingkan dengan bulan Februari 2023 tumbuh sebesar Rp 90,93 miliar atau 51,51 persen, sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp 71,55 miliar atau 36,53 persen. Pendapatan meliputi pendapatan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),”ungkapnya.
Selain itu, dengan belanja sebesar Rp 1.672,43 miliar, artinya realisasi belanja ini jika dibandingkan dengan bulan Februari 2023 tumbuh sebesar Rp 595,10 miliar atau 55,24 persen, sedangkan jika dibandingkan dengan periode yang sama ditahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar Rp 1.244,47 miliar atau 291 persen.
“Belanja APBN meliputi belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah (TKD,”pungkasnya.(juh)
