MANOKWARI – Ratusan pegawai honorer di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Barat melakukan aksi. Pemprov Papua Barat diminta segera menuntaskan pengangkatan 512 pegawai honorer. Mereka kecewa karena pegawai honorer lainnya telah diangkat sebagai CPNS. “Kami sudah sangat lama menunggu kejelasan status. Teman-teman kami sesama pegawai honorer sudah diangkat sebagai CPNS, nah kami yang belum 512 ini sampai sekarang belum jelas, kapan mau diangkat,” tukas salah satu perwakilan honorer.
Aksi ratusan pegawai honorer ini digelar saat gubernur dan para bupati/walikota se-Papua Barat menggelar rapat membicarakan penyelesaian seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2018 dan membahas kesiapan formasi CPNS tahun 2021. Gubernur saat hendak meninggalkan kantor, dicegah ratusan honorer. Menanggapi keluhan ratusan honorer ini, gubernur meminta kepada 512 pegawai honorer untuk bersabar. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota akan segera menemui Menpan-RB untuk pengadaan CPNS formasi 2021.
Berita Terkait
Sementara itu, rapat membicarakan penyelesaian seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2018 dan membahas kesiapan formasi CPNS tahun 2021digelar di lantai 3 kantor gubernur, dihadiri Kepala Kantor Regional XIV Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Manokwari, para Sekda dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kabupaten/kota Rapat ini tertutup bagi wartawan. Bahkan sejumlah pegawai honorer yang hendak mematau dari luar ruangan dilarang mendekat. Pegawai honorer ini dengan perasaan kecewa akhirnya menunggu di lobi kantor gubernur.
Beberapa kepala daerah yang hadir di antaranya, Walikota Sorong Drs Ec Lambert Jitmau, Bupati Maybrat Bernard Sagrim, Bupati Tambrauw Gabriel Asem, Bupati Sorsel Samsudin Anggiluli, Bupati Bintuni Petrus Kasihiw. Gubernur mengatakan, rapat untuk membahas penyelesaian seleksi CPNS formasi 2018. Ada kabupaten yang belum menuntaskan hasil seleksi sehingga ini berpengaruh pada formasi CPNS 2021. “Sebelum formasi tahun 2021 ditetapkan dan diumumkan pendaftarannya, maka seleksi formasi tahun 2018 harus diselesaikan dulu,” tutur Gubernur.
Kakanreg XIV BKN di Manokwari, Herdianawati kepada Radar Sorong juga mengakui, formasi CPNS tahun 2921 belum ditetapkan karena ada kabupaten yang belum menyelesaikan permasalahan seleksi CPNS formasi tahun 2018. Kabupaten Manokwari mengumumkan tambahan seleksi CPNS 2018. “Ya, hasil rapat hari ini, Pak Bupati Manokwari Selatan siap untuk mengumumkan hasilnya,” ujar Herdianawati usai mengikuti rapat.
Selain Mansel, ada beberapa kabupaten yang sedang dalam proses penerbitan NIP, yakni, Teluk Wondama dan Fakfak. Dia berharap, pekan depan, permasalahan seleksi CPNS 2018 ini dapat dituntaskan sehingga formasi CPNS 2021 segera diumumkan. “Cepatnya, kalau bisa ya minggu depan selesai,” tuturnya. Ditanya formasi CPNS 2021, Kakanreg belum mau memberi penjelasan. “Saya belum bisa bicara kalau itu (formasi CPNS 2021), mohon maaf,” tandas Kakanreg menjawab pertanyaan Radar Sorong.
Usai rapat, Kakareg menyerahkan berkas dokumen NIP CPNS formasi 2018 Kabupaten Tambrauw kepada Bupati Gabriel Asem. “Ada tambahan penetapan NIP CPNS 2018,” kata Herdianawati saat menyerahkan dokumen kepada Bupati Tambrauw.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan Pegawai, Jabatan, dan Pengembangan Karir, BKD Provinsi Papua Barat, Herman Sayori juga berharap Pemkab Manokwari Selatan dapat menuntaskan seleksi CPNS 2018. Kalau semua kabupaten/kota sudah menuntaskan, maka direncanakan gubernur bersama para bupati/walikota akan bertemu Menpan-RB membicarakan formasi tahun 2021. “Tinggal Mansel. Mereka diminta untuk mengumumkan hasil sore ini jam 3. Kalau sudah umumkan, kalau semua sudah selesai. Nanti mereka tinggal ajukan penerbitan NIP ke Menpan-RB,” tuturnya.
Herman Sayori mengatakan, gubernur dan para bupati/walikota berencana akan bertemu Menpan-RB. Pada pertemuan ini sekaligus akan mengusulkan formasi CPNS 2021. “Sudah disepakati pada pertemuan tadi, Bapak Gubernur dan para bupati/walikota akan bertemu Menpan-RB,” jelasnya. (lm)
