SORONG- Prajurit Koarmada III meningkatkan kesiapsiagaan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) di wilayah kerja Koarmada III. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakan latihan pengamanan Pemilu Koarmada III TA 2023 yang dipimpin Kepala Staf Koarmada III Laksamana Pertama TNI Singgih Sugiarto mewakili Panglima Komando Armada III (Pangkoarmada III) Laksamana Muda TNI Rachmad Jayadi.
Latihan itu, bertempat di Gedung Serbaguna Mas Pardi Mako Koarmada III, Katapop Kabupaten Sorong Papua Barat Daya. Sebelumnya, dilakukan Briefing awal latihan pengamanan, Selasa (14/11).
Berita Terkait
Hadir dalam kegiatan tersebut yaitu, Kapok Sahli Koarmada III Laksamana Pertama TNI Ridwan Prawira, Komandan Lantamal XIV Laksamana Pertama TNI Deny Prasetyo, Kasi Ops Korem 181/PVT, Kapolres Sorong, Danramil 1802-03/Salawati, Kabid Ekososbud Kesbangpol Kab. Sorong, Divisi Teknis KPU Kabupaten Sorong serta Pejabat Utama Koarmada III dan Lantamal XIV Sorong.
Dalam Briefeing awalnya Kepala Staf Koarmada III membacakan sambutan Pangkoarmada III yang mengatakan bahwa Koarmada III sebagai salah satu Komando Pelaksana Utama Pembinaan dan Operasi TNI Angkatan Laut, memandang perlu untuk meningkatkan kesiapsiagaan unsur dan satuan di jajaran Koarmada III dalam menjalankan tugas Perbantuan Pengamanan Pemilu Tahun 2024 agar agenda nasional tersebut dapat berjalan secara aman dan lancar, khususnya di wilayah kerja Koarmada III. Dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan tersebut maka Koarmada III menyelenggarakan Latihan Pengamanan Pemilu Tahun anggaran 2023, ungkap Pangkoarmada III.
Lebih jauh Pangkoarmada III mengatakan, latihan ini dibuat dengan titik berat pada pelaksanaan prosedur dan mekanisme koordinasi antara satuan operasional Koarmada III dengan Polri, selaku komponen utama pengamanan Pemilu, beserta dengan Stakeholder terkait penyelenggaraan Pemilu, seperti Pemerintah Daerah, KPU dan KPUD Provinsi Papua Barat Daya serta Kabupaten dan Kota Sorong
“Selain itu latihan ini juga untuk melatih personel jajaran Koarmada III dalam hal penanggulangan kerusuhan massa, konflik sosial serta pengamanan obyek vital di wilayah Provinsi Papua Barat Daya dan sekitarnya,”pungkasnya. (**/rin)
