SORONG – Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Gatot Haribowo, S.IK, M.AP, mengatakan bahwa, berbagai peristiwa keributan, bentrokan antarkelompok yang akhir-akhir ini terjadi salah satu penyebabnya minuman keras (Miras).
“Mengkonsumsi miras itu bisa menjadi penyebab kejadian-kejadian yang tidak diinginkan karena orang bisa mudah emosi, tidak terkendali, tapi kita juga tidak bisa tiba-tiba punya kebijakan seperti pemadam kebakaran, karena itu berkaitan dengan pemerintah daerah (Pemda) yang memberi ijin atau melegalkan penjualan miras,” ujar jenderal bintang satu yang lama berkarier dari korps Brimob itu.
Dikatakan pula bahwa, karena kita semua tahu icon Papua Barat Daya (PBD) adalah Raja Ampat, tentunya orang yang akan menuju ke sana turis-turis itu singgah dulu di Sorong, sehingga menurut hemat dia Pemda mengijinkan Miras tujuannya untuk memajukan peradaban daerah ini, dimana dampak positifnya turis semakin banyak berdatangan ke sini. Sedangkan dampak negatifnya kalau orang-orang atau warga menyalahgunakan atau mengkonsumsi miras secara berlebihan maka bisa berujung pada perkelahian atau hal-hal negatif lainnya, karena mengkonsumsi miras berlebihan mempengaruhi mental sehat mereka, situasi sadar mereka. Tapi fakta ini harus disikapi secara positif.
Dikatakan bahwa Polda Papua Barat Daya berjalan kurang lebih 2 bulan, tapi sebelumnya sudah ada Polresta Sorong Kota dan polres-polres lainnya.
“Jumat lalu kami kedatangan beberapa kepala suku dan tokoh masyarakat, hal ini juga jadi satu sorotan mereka, tapi saat itu kita sampaikan bahwa ini lho situasinya Polda Papua Barat Daya yang baru kurang lebih 2 bulan berjalan, tidak punya anggaran, kalau sekarang semua kementerian dan kelembagaan sedang gencar-gencarnya efisiensi anggaran atau pengurangan anggaran, kita tidak terpengaruh karena kita memang tidak punya anggaran, apa yang mau dikurangi kan kita tidak ada anggaran,” terangnya.
Dikatakan pula bahwa personil yang dimiliki Polda PBD tidak ada personil rekrutan baru, tapi semua limpahan-limpahan dari Polda Papua Barat.”Tadinya ini kan gabung dengan Polda Papua Barat, begitu sekarang ada Polda Papua Barat Daya maka Polda Papua Barat menggeser beberapa personilnya yang mungkin berdomisili di Papua Barat Daya menjadi bagian dari Polda Papua Barat Daya, tapi tidak semuanya karena kalau dibuka kran habislah Polda Papua Barat karena sebagian besar anggotanya dari Sorong, tentunya yang dipertahankan di sana yang bagus-bagus bukan berarti yang digeser ke sini kurang bagus, tapi yang di sini pun kalau kita mau menggeser menjadi bagian dari Polres-polres kita juga belum punya kewenangan untuk itu, karena kita menunggu adanya penyerahan secara resmi dari Polda Papua Barat ke Polda Papua Barat Daya, kurang lebih bulan depan, lebih cepat lebih bagus,” ungkap pria asal Surabaya itu.
Dikatakan bahwa, kalau sudah resmi diserahkan dari Polda Papua Barat maka pihaknya punya kewenangan untuk menempatkan personil di Polda atau ke polres-polres sebagai bentuk reward dan punishment, kalau sekiranya anggota yang ada di wilayah atau polres-polres ada yang kurang bagus tentunya secara pembinaan perlu meregenerasi supaya tetap segar dengan anggota yang baru-baru. Itu belum bisa kita lakukan.
“Jadi apa yang bisa kita lakukan? Kita selalu koordinasi dengan pejabat utama (PJU), meskipun pejabat utama personil-personilnya juga masih sangat terbatas, tapi kita tidak mau berdiam diri tidak mau menyerah, itu juga hal yang sama yang kita sampaikan ke para kepala suku dan tokoh masyarakat, jadi saya mohon waktunya karena ini lho kendala-kendala kenapa kita tidak langsung melakukan seperti itu instan seperti membalik telapak tangan, kondisi kita serba banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi kita tidak mau berdiam diri, contoh ada beberapa hal yang langsung kita lakukan semacam intervensi ke polres-polres tertentu, berdasar masukan-masukan dari masyarakat, terus kemudian perkuat patroli lagi, karena tentunya sudah ada persoalan-persoalan yang muncul yang dikeluhkan warga melalui tokoh-tokoh, ini sudah disampaikan, kita sudah memetakan sambil pelan-pelan terus mengingatkan,” terangnya.
“Tapi kembali lagi ke persoalan mentalitas dan semangat kerja anggota yang mungkin sudah jenuh itu sulit merubah, contoh anggota di satu tempat yang dia cukup lama dan kurang ada penyegaran dan sebagainya, kemudian ditegur itu sudah kayaknya kurang ngefek, upaya terbaik memang harus diganti yang baru sambil diberikan penekanan kamu jangan seperti yang kita ganti, kamu harus melaksanakan tugas dengan baik dan bertanggung jawab.
Polres kalau punya personel yang benar-benar punya tanggung jawab, mentalitasnya bagus responnya harusnya cepat, kita tidak bisa nuntut warga tidak akan ada ribut, karena terbukti miras masih beredar, dan miras ada kaitannya dengan perijinan, yang mengeluarkan ijin pemda, dan penindakannya seharusnya oleh Satpol PP, alurnya seperti itu,” terangnya.
Kapolda menghimbau kepada warga apabila ada keributan cepat melaporkan ke polisi, dan anggota polisi juga harus cepat merespon. Ia juga menekankan kepada Polres-polres agar patroli dirutinkan karena yang punya anggaran Polres, Polda tidak punya anggaran.”Kita baru berjalan 2 bulan, persoalan yang ada di sini baru kita petakan, saya tekankan kepada PJU untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di sini,” ungkapnya.
Sementara itu, terkait menjelang Bulan Puasa Ramadhan, Kapolda mengatakan, kita harus sadar bahwa kita berdomisili di Papua Barat Daya yang notabene banyak juga orang pendatang, banyak golongan, suku dan berbeda-beda keyakinan, kebetulan menjelang bulan suci Ramadhan warga yang muslim menjalankan ibadah puasa, sehingga semuanya baik muslim dan non muslim untuk sama-sama menjaga situasi yang kondusif, syukur-syukur diberikan banyak kegiatan positif, supaya tidak terjadi ketersinggungan atau hal-hal negatif yang membuat keadaan tidak kondusif.
“Mari kita sama-sama menghargai dan menghormati umat muslim yang menjalankan ibadah puasa Ramadhan,” himbaunya.(akh)
