PJ Gubernur Papua Barat Rombak “Kabinetnya”

Gerbong Mutasi Papua Barat, Sejumlah Kepala Dinas Dirotasi

MANOKWARI – Menjelang akhir masa jabatannya, PJ Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpaw, M.Si merombak “kabinetnya”.

Pemerintah Papua Barat melakukan penyegaran dengan merotasi jabatan sejumlah pejabat eselon. Sebanyak 12 orang pejabat pimpinan tinggi dan 3 orang pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang masuk dalam gerbong mutasi.

Rotasi jabatan setelah adanya uji kompetensi dan evaluasi kinerja. Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si, Jumat (31/3) melantik pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Pejabat yang masuk dalam gerbong rotasi jabatan yakni memberhentikan Stepanus Selang dari Kepala Dinas UMKM, Sugiyono dari Inspektur Inspektorat dan Orgenes Ijie dari Kepala Biro Administrasi Umum.

Penjabat Gubernur Papua Barat melantik Abdu Latif Sueri sebagai Asisten Bidang Administrasi Umum, Raymond RH Yap sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Enos Aronggear sebagai Kepala Dinas UMKM, Thamrin Payapo sebagai Kepala Kesbangpol.

Kemudian Neles Dowansiba sebagai kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Abdul Fatah sebagai kepala Dinas Pendidikan, Barnabas Dowansiba sebagai Kepala Dinas Kearsipan dan erpustakaan, Supriyatna Djalimun sebagai kepala DPM PTSP.

Selanjutnya, Wempi Mandacan sebagai Kepala Biro Organisasi dan Eduard Toansiba sebagai staf ahli pemerintahan umum dan otsus. Sedangkan yang diperpanjang yakni Yacob Fonataba dan Niko U. Tike.

Paulus Waterpauw juga melakukan pelantikan kepada pejabat administrator diantaranya Jemi Pigome sebagai Plt. Karo Pengadaan Barang dan Jasa Setda Papua Barat, Dirsia Natalia sebagai Plt. Karo Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Barat, dan Juliana A Maitimu sebagai Plt. Karo Umum Setda Papua Barat.

Paulus Waterpauw mengatakan rotasi jabatan merupakan kebutuhan dari organisasi sebagai upaya penyegaran dan kaderisasi.

“Ini untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kinerja aparatur,” ujarnya.

Dikatakan, sebelum melakukan pelantikan telah melalui proses mekanisme dan tahapan yang cukup panjang.

“Kita sudah melakukan uji kompetensi dan evaluasi kinerja,” sebutnya.

Selain itu, pemerintah daerah telah mendapatkan rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara dan persetujuan menteri dalam negeri untuk melakukan rotasi.

“Yang saya lakukan sudah sesuai dengan kewenangan yang diatur sebagai pejabat pembina kepegawaian,” katanya.

Ia berharap Papua Barat bisa menjadi role model pemerintahan otonomi khusus di tanah Papua.

Di sela-sela pelantikan pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrator terjadi interupsi dari mantan Karo Umum, Origenes Ijie yang mana merasa kecewa lantaran dirinya diganti.

Origenes menyampaikan bahwa dirinya merupakan salah satu aktor yang menghadirkan Provinsi Papua Barat. Tim 315 yang menghadirkan Papua Barat hanya dua orang yang masuk dalam birokrasi.

“Saya meminta untuk menghentikan pelantikan hari ini,” ujarnya.

Ia memohon untuk mempertimbangkan keputusan dalam mengganti dirinya dengan baik sebab jika melihat dari persoalan kinerja adalah anggaran.
“Ada anggaran baru kita kerja. Saya tahu itu,” katanya. (bw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social Icons

error: Content is protected !!