Kajian AMDAL PT PAM Berjalan, Pemerintah Pastikan Persetujuan Masyarakat Jadi Syarat Investasi Sawit

Rencana Perkebunan Sawit PT PAM di Kabupaten Sorong, Pemerintah Tegaskan Hak Masyarakat Harus Dilindungi

SORONG-PT Papua Agri Mandiri (PAM) merencanakan pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, dengan total luas lahan berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sekitar 26.000 hektare. Namun, perusahaan menegaskan belum akan melakukan pembukaan lahan maupun kegiatan operasional sebelum memperoleh persetujuan masyarakat pemilik hak ulayat dan melengkapi seluruh perizinan pemerintah, termasuk persetujuan lingkungan.

Kuasa Direksi PT Papua Agri Mandiri, Tengku Muhammad Aka, mengatakan perusahaan berkomitmen menjalankan seluruh kegiatan investasi sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia menegaskan, perusahaan juga berkomitmen menghormati hak masyarakat adat dan tidak akan membuka lahan tanpa persetujuan pemilik lahan.

“Kami adalah perusahaan yang taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami datang berinvestasi ke sini dengan damai. Kami memiliki komitmen tidak akan melakukan pembukaan lahan ataupun kegiatan operasional jika lahan tersebut belum diberikan oleh masyarakat atau belum ada kerja sama dengan masyarakat, serta kami belum memperoleh izin resmi dari pemerintah,” ujar Tengku.

Ia menjelaskan, komitmen tersebut telah dituangkan dalam dokumen tertulis, ditandatangani di atas meterai dan dinotariskan. Ketentuan itu juga akan menjadi bagian dari dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Menurutnya, dari total sekitar 26.000 hektare lahan yang masuk dalam PKKPR, sekitar 11.000 hektare telah mendapatkan persetujuan dan kerja sama dengan masyarakat pemilik lahan. Sementara sekitar 15.000 hektare lainnya masih dalam proses.

Tengku menambahkan, perusahaan belum dapat memastikan waktu dimulainya operasional. Kegiatan baru akan dilaksanakan setelah seluruh persyaratan perizinan terpenuhi dan terdapat kesepakatan kedua belah pihak antara perusahaan dengan masyarakat yang menyerahkan lahannya.

“Kami memiliki komitmen bahwa dalam dokumen AMDAL pun sudah dituangkan, kami pasti mengutamakan masyarakat lokal. Itu sudah menjadi komitmen kami,” katanya, Kamis (19/11).

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong, Nimbrot Sesa, menjelaskan rencana investasi PT Papua Agri Mandiri berada di wilayah Distrik Malabotom, Segun, dan sebagian Distrik Seget.

Dari total rencana kawasan sekitar 26.000 hektare, sekitar 11.000 hektare disebut telah memperoleh persetujuan masyarakat, sedangkan 15.000 hektare lainnya belum mendapatkan persetujuan.

Ia mengatakan, proses investasi tersebut telah berjalan lebih dari dua tahun. Namun, hingga saat ini perusahaan belum melakukan aktivitas pembukaan lahan maupun kegiatan perkebunan karena masih harus memenuhi tahapan perizinan, termasuk penyusunan AMDAL.

“Perusahaan sudah menyampaikan komitmen dalam dokumen AMDAL bahwa mereka tidak akan membuka lahan di tempat yang tidak disetujui masyarakat. Kalau masyarakat setuju, silakan. Tetapi kalau masyarakat tidak setuju, perusahaan tidak akan masuk,” tegas Nimbrot didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, Naomi Ormak, S.Ip., MPA.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Sorong pada prinsipnya mendukung investasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Namun, dukungan tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

Pemerintah daerah, kata dia, akan menjalankan fungsi fasilitator dan regulator sekaligus mengawasi pelaksanaan komitmen perusahaan. Apabila perusahaan tidak menjalankan kesepakatan yang telah disampaikan, pemerintah dapat memberikan teguran hingga mengambil langkah pencabutan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Sekda juga menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat lokal melalui pola kemitraan perkebunan. Salah satunya melalui kewajiban penyediaan kebun plasma sebesar 20 persen dari luas lahan perkebunan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui skema tersebut, masyarakat pemilik lahan diharapkan tidak hanya memperoleh manfaat dari penyerahan lahan, tetapi juga mendapatkan hasil ekonomi secara berkelanjutan dari pengelolaan perkebunan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, menegaskan seluruh investasi yang masuk ke Papua Barat Daya tidak dapat beroperasi sebelum memperoleh persetujuan lingkungan dari pemerintah.Ia menjelaskan terdapat tiga dasar perizinan yang harus dipenuhi perusahaan, yakni Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Khusus untuk memperoleh persetujuan lingkungan, perusahaan wajib melalui kajian AMDAL yang mencakup aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dengan melibatkan tenaga ahli.

“PT PAM sudah mendapatkan PKKPR, tetapi belum bisa beroperasi karena persetujuan lingkungannya belum terbit. Untuk mendapatkan persetujuan lingkungan, harus dilakukan proses AMDAL,” jelas Kelly.

Ia menegaskan, pemerintah provinsi telah menetapkan mekanisme agar setiap investor terlebih dahulu membangun kesepakatan langsung dengan masyarakat tanpa intervensi pemerintah.

Apabila masyarakat menyetujui rencana investasi, proses persetujuan teknis dapat dilanjutkan. Sebaliknya, jika masyarakat tidak menyetujui, pemerintah tidak akan melanjutkan proses tersebut.

Kelly juga mengingatkan bahwa dukungan masyarakat terhadap rencana investasi PT PAM tidak bersifat menyeluruh. Ada masyarakat yang menyetujui, tetapi ada pula yang belum menyetujui rencana pembukaan perkebunan tersebut.Karena itu, ia meminta perusahaan konsisten menjalankan seluruh pernyataan dan komitmen yang telah dituangkan dalam dokumen bermeterai dan dinotariskan.

“Jangan tulis lain, laksanakan lain. Apa yang sudah ditulis dan disepakati, itu yang harus dilaksanakan. Bukan hanya masyarakat yang bisa menggugat, pemerintah juga bisa mengambil langkah apabila perusahaan tidak menjalankan komitmennya,” tegasnya.(zia)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social Icons

error: Content is protected !!