SORONG-Dalam penyusunan RPJPD maupun RPJMD harus memperhatikan rencana induk percepatan pembangunan Papua. Hal tersebut dikatakan Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad.
“Rencana induk percepatan pembangunan Papua sudah dipastikan serasi dan selaras dengan visi nasional 2045,” kata Pj Gubernur PBD saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025, yang berlangsung di Vega Hotel Sorong, Rabu (20/3).
Menurut Musa’ad, jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) salah dalam perencanaan, maka akan salah semua yang dikerjakan.
Lanjutnya, dalam visi nasional 2045, terdapat empat pilar pembangunan. Yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.
“Kita punya juga ada empat yaitu papua sehat, papua cerdas, papua produktif dan bagaimana penanganan terhadap politik hukum dan HAM. Tidak usah kita bikin yang macam-macam, karena arahnya sudah jelas,” katanya.
Dikatakan juga Pj Gubernur PBD, saat ini dunia sudah berubah. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang direncanakan harus memperhatikan kebutuhan masyarakat.
“Kita harus menghindari image yang berkembang bahwa musrembang itu hanya sekedar kumpul-kumpul saja dan formalitas saja. Dunia sudah berubah, kita tidak bisa lagi merumuskan rencana strategis tanpa memperhatikan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya (PBD) Otto Ihalauw.
Otto meminta, agar Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota maupun Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, untuk menyusun perencanaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Persoalan sosial di Provinsi Papua Barat Daya sangat banyak. Salah satu isu yang saat ini menjadi perhatian serius pemerintah pusat adalah masalah kemiskinan,” ujarnya.
Dikatakan Otto, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya saat ini harus fokus pada 4 program prioritas. Yakni papua sehat, papua cerdas, papua produktif dan papua damai.
“Kita BP3OKP akan kawal ini. Karena paradigma pembangunan tidak lagi menggunakan cara-cara lama. Selain itu, perlu ada penyelarasan tentang dokumen-dokumen pusat dan daerah,” pungkasnya.(zia)
