SORONG – Sebagai salah satu tim pejuang dalam hal ini sebagai Juru Bicara Tim Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya sejak tahun 2006 yang akhirnya terealisasi di penghujung tahun 2022, serta juga menjadi bagian dari perjuangan untuk melahirkan Provinsi Irian Jaya Barat yang dikemudian hari berubah nama menjadi Provinsi Papua Barat, Julian Kelly Kambu,ST,MSi menyatakan perjuangan untuk pemekaran provinsi didorong keinginan kuat untuk melihat adanya perubahan mendasar di tanah Papua demi mempercepat pembangunan, mempercepat pelayanan public, mensejahterakan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua.
Selama tiga tahun lebih dipercaya sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Barat Daya, dan kini sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Kelly menilai dalam perjalanan itu pihaknyya melihat bahwa ada tiga hal penting menyangkut krisis lingkungan yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yakni krisis iklim, polusi dan hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis lingkungan ini harus direspon melalui tindakan kebijakan, rencana dan program pembangunan yang ramah lingkungan, dan tentu saja hal ini berkaitan langsung dengan kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belakangan ini ramai dibicarakan di semua lapisan masyarakat di Papua Barat Daya ini. “Untuk kita di tanah Papua, isu-isu PSN ini cukup menarik. PSN ini kebijakan nasional, tapi kita juga bisa mengusulkan, setidaknya ada beberapa usulan PSN yang menurut kami harus dan wajib dilaksanakan. Dan ini harus kita rembug bersama untuk selanjutnya kajian lengkapnya diusulkan ke pusat,” kata Kelly Kambu.
Diterangkannya, usulan PSN di wilayah Papua Barat Daya diantaranya Peningkatan dan Pengembangan Kilang Kasim sekaligus juga dengan Pembangunan dan Peningkatan Jalan Sorong-Seget Kabupaten Sorong. “Kita punya kilang ini cukup representative untuk menjawab kebutuhan BBM di wilayah Indonesia Timur. Karena itu, harus didorong bersama antara provinsi, DPR, DPD, DPRPB, MRPB, perwakilan Papua di kementerian/lembaga seperti Menteri ESDM, Menteri HAM dan Wakil Menteri Dalam Negeri, termasuk juga dari BP3OKP. Kesemuanya harus berkolaborasi untuk mewujudkan PSN Peningkatan dan Pengembangan Kilang Kasim Sorong Papua Barat Daya, ini tentunya demi menjawab kebutuhan BBM puluhan tahun ke depan,” tutur Kelly Kambu.
“Kita punya kawasan Migas di Seget, pernah mengharumkan nama Indonesia di industry Migas dengan kapasitas produksi 100 ribu barel per hari, tapi realitanya sampai hari ini jalan dari Kota Sorong ke Seget masih memprihatinkan dan sudah sering kali dikeluhkan masyarakat. Apa salah dan dosanya sehingga jalan sampai sekarang masih rusak parah, padahal berpuluh tahun hasil minyak dari sana masuk ke negara. Karena itu, PSN Jalan Sorong-Seget ini sangat perlu, kalau dibangun dua jalur juga malah lebih bagus,” jelas Kelly sembari mengatakan hal-hal ini harus didiskusikan bersama untuk selanjutnya dirumuskan sebagai usulan resmi PSN dari Provinsi Papua Barat Daya.
Ditegaskannya, PSN tidak selamanya dari Kementerian/Lembaga, tetapi bisa diusulkan dari bawah, sehingga pastinya mendapat dukungan dari masyarakat, tidak seperti PSN yang diputuskan langsung dari pusat yang terkadang mendapatkan penolakan dari masyarakat terdampak. Untuk diketahui, pemerintah daerah dapat mengajukan usulan PSN yang dinilai dapat mendorong perekonomian dan pemerataan pembangunan di wilayah masing-masing. Usulan tersebut selanjutnya akan dikaji dan diverifikasi kelayakannya oleh instansi berwenang seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) sebelum disahkan oleh Presiden. “Ini perlu kita diskusikan bersama untuk dirumuskan dalam usulan PSN dari daerah. Jangan melihat berapa banyak masyarakat yang berdomisili di Seget, karena jika standar usulan itu berdasarkan jumlah penduduk maka puluhan tahun ke depan Papua termasuk Seget akan sulit berkembang. Tetapi lihatlah sumbangsihnya selama ini, dari tahun ke tahun kekayaan alamnya menghasilkan pemasukan bagi negara, tetapi jalannya masih sangat memprihatinkan, ini kan sangat ironis. Jadi kami berharap ini menjadi perjuangan bersama untuk kita sama-sama usulkan ke pemerintah pusat, apalagi Menteri ESDM sekarang ini anak dari Papua juga yang harusnya juga peduli pada kesejahteraan rakyat Papua,” tegas Kelly Kambu.
Selain Peningkatan dan Pengembangan Kilang Kasim, yang juga bisa diusulkan sebagai PSN yakni Pengembangan Industri Sagu dan turunannya, serta industry Kelapa Dalam dan turunannya di wilayah Papua Barat Daya. Sagu ini komoditas lokal yang punya potensi global. Di era krisis iklim yang bisa memicu kekeringan dan kelaparan dimana-mana, sagu bisa jadi alternative andalan untuk pangan,” jelasnya. Pihaknya lanjut Kelly, agak prihatin ketika para pengambil kebijakan lebih fokus untuk membuka lahan sawah. Pembukaan lahan sawah itu baik dan boleh-boleh saja, tetapi mengapa juga tidak mengusulkan PSN Sagu kepada Menteri Pertanian, mengingat potensi Sagu di tanah Papua ini sangat besar. “Di Papua ini sawah bukan satu-satunya jawaban akan kebutuhan pangan di masa depan, karena ada sagu yang merupakan makanan pokok orang asli Papua. Bisa kita usulkan jadi PSN Sagu karena banyak produk yang bisa dihasilkan dari sagu, karena itu PSN Sagu dari industry hulu ke hilir merupakan jawaban untuk ketersediaan pangan khususnya bagi orang Asli Papua,” tukasnya.
Ditegaskannya, belasan tahun kita berjuang untuk memekarkan provinsi demi mensejahterakan masyarakat, dan di UU Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, bagian menimbang poin B, provinsi ini untuk mempercepat pembangunan, mempercepat pelayanan public, mensejahterakan masyarakat, mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. “Kata mengangkat harkat dan martabat orang aslI Papua ini harus digarisbawahi, sehingga kebijakan, rencana dan program untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua itu menjadi isu sentral, dan menurut kami salah satu kebijakan untuk mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua itu salah satunya melalui PSN Sagu. Ini bisa menjadi diskursus kita bersama, PSN jangan hanya sawah atau sawit, kenapa tidak mengedepankan makanan lokal asli Papua. Menurut kami industry Sagu dari hulu sampai hilir layak diusulkan sebagai PSN. Bagaimana caranya, pakar sagu banyak bertebaran di berbagai universitas terkemuka, berdayakan mereka untuk menyusun kajian ilmiah sebagai salah satu satu persyaratan untuk menggagas dan menggolkan PSN Sagu,” tegasnya.
Selain itu, Kelly menilai di wilayah Papua Barat Daya juga harus ada PSN Kelapa Dalam. “Potensi tanah Papua yang banyak kelapa, kita harus bersatu bersama untuk meminta kepada pemerintah pusat agar ada PSN Kelapa Dalam di Papua Barat Daya ini, tentunya akan membuka lapangan kerja bagi orang asli Papua, karena industry pengolahan kelapa banyak produknya, seperti minyak kelapa, minuman dari air kelapa, susu kelapa, santan kelapa dan lain sebagainya, potensi yang ada di tanah Papua yang selama ini terkesan diabaikan,” pungkasnya. (ian)
