MANOKWARI – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat, Rabu (29/3) hingga malam hari melakukan pertemuan secara terbatas bersama Forkopimda, KPU dan Bawaslu Papua Barat serta Partai Politik.
Usai melakukan pertemuan terbatas selama lebih dari 5 jam. Pj Gubernur Papua Barat, Komjen Pol (Purn) Drs. Paulus Waterpauw M.Si mengatakan akan melakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pekan depan.
“NPHD nanti pekan depan. Belum melakukan NPHD ada relevansinya dengan penyerahan DPA,” ujarnya.
Ia menjelaskan pada pertemuan terbatas tersebut, KPU dan Bawaslu Papua Barat menyampaikan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu 2024.
“Ada beberapa detail yang belum di bahas karena pemerintah daerah belum membuat MoU untuk perbantuan anggaran pemilu 2024,” jelasnya.
Ia menuturkan pertemuan ini merupakan semangat awal dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di Papua Barat.
“Saat ini (2023) pada triwulan I sudah mulai memasuki tahun politik dan mulai mengarahkan perhatian kita kepada proses menjelang pemilu 2024,” tuturnya.
Pada Forum tersebut, kata Waterpauw, Ketua KPU Papua Barat menekankan bahwa 14 Februari, 26 Juni, dan 27 November 2024 merupakan tanggal sakral dalam proses pemilu.
“14 Februari 2024 adalah pemilu secara umum, 26 Juni adalah Pilpres, dan 27 November adalah pemilihan kepala daerah,” katanya. (bw)
