SORONG-Dalam rangka melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan cara yang lebih terstruktur dan terorganisir dalam administrasi pemerintahan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya (PBD) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) PBD melaunching Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Aplikasi e-Office. Serta menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Operator TTE di SwissbelHotel Sorong, Senin (25/9).
Pj Gubernur Papua Barat Daya, Dr.Drs.Mohammad Musa’ad.M.Si mengatakan bahwa Jaman telah berubah, digitalisasi informasi pun ikut berkembang.
Berita Terkait
“Jaman sudah berubah, semua harus cepat dan cepat,” katanya usai melaunching TTE dan Aplikasi e-Office.
Menurutnya, Saat ini kita berada di Era Digitalisasi, era yang tidak dapat dihindari. Karena ini adalah bagian dari dinamika kemajuan kehidupan. Para ahli menyebutkan ada 4 tahapan jaman yang akan dilalui oleh manusia, diantaranya Jaman batu, Jaman tradisional, Jaman Modern dan Jaman Informasi.
“Tapi di Papua, manusia tidak melewati tahap demi tahapan jaman, karena semua terjadi secara bersamaan. Contohnya di wilayah kita ini ada saudara-saudara kita yang masih sangat tradisional, namun sudah mengenal alat komunikasi yang hadir di jaman informasi dan hingga kini ke 4 jaman tersebut masih berjalan beriringan di Papua ini,” ungkapnya.
“Sehingga, kondisi ini menuntut kita harus lebih kreatif dan inovatif. Saya menyambut baik launching TTE dan Aplikasi e-Office ini. Karena ini adalah pencapaian yang luar biasa,” pungkasnya.
Pj Gubernur PBD juga memberikan apresiasi kepada Dinas Kominfo Provinsi Papua Barat Daya, yakni kepala dinas kominfo beserta staf yang menginisiasi untuk melaunching TTE dan Aplikasi e-Office.
“Kedepannya semua akan serba Elektronik, ada E-Planning, E-Budgeting. Dan masih banyak yang berkaitan dengan Elektronik. Kedepannya tidak ada alasan bagi setiap kepala dinas untuk tidak menindaklanjuti administrasi pelayanan masyarakat, karena kita telah memakai TTE,” tegasnya.
“Sepanjang ada jaringan kita tidak dapat menunda pelayanan masyarakat,” sambungnya.
Pj Gubernur PBD mengimbau agar pimpinan OPD harus memanfaatkan teknologi TTE untuk kelancaran pekerjaan Pemerintah kedepannya.
“Saya berharap ini tidak berhenti sampai disini, karena kita harus memberikan reward untuk operator guna menunjang good government,” pungkasnya.
Kemudian, Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) PBD, Irma Riyani Soelaiman,S.Sos,MM, mengatakan bahwa Aplikasi e-Office adalah aplikasi yang dirancang khusus untuk men digitalisasi pekerjaan kantor termasuk pengolahan data, manajemen dokumen, serta pengaturan surat-surat yang harus diselesaikan.
“Penerapan aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, penataan sistem administrasi perkantoran menuju e-Office yang saat ini telah dilakukan oleh beberapa provinsi di Indonesia, yaitu implementasi sistem Tanda Tangan Elektronik (TTE) menuju layanan e-Government,” katanya.
Dijelaskan bahwa Tanda Tangan Elektronik dalam Aplikasi e-Office memungkinkan pemprov untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan cara yang lebih terstruktur dan terorganisir.
“Selain itu aplikasi e-Office ini juga memungkinkan pengguna untuk mengakses dokumen dan informasi penting kapan saja, dan dimana saja, dengan mudah melalui perangkat mobile atau desktop,” ungkapnya.
Ia menambahkan Aplikasi ini memiliki beberapa fitur seperti Surat Masuk, Surat Keluar, Disposisi Masuk, dan Surat Tanda Tangan Elektronik.
Plt. Kadis Kominfo juga mengatakan bahwa TTE bertujuan Sebagai bentuk transformasi digital yang menawarkan kemudahan kecepatan dan efisiensi dalam bekerja. TTE Terlindung dengan dasar hukum, sah, terpercaya dan bersertifikat.
“Diharapkan ketersediaan aplikasi TTE dalam proses verifikasi dan validasi aplikasi e- Office online dan terintegrasi, serta pengiriman surat lebih cepat dan efisien,” pungkasnya.
Sementara itu, Sandiman Ahli Pratama Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Republik Indonesia, David Sitorus mengatakan bahwa melalui kegiatan ini Balai Sertifikasi Elektronik dapat memberikan dukungan yang optimal khususnya dalam perlindungan data dan informasi di lingkungan Provinsi Papua Barat Daya.
“Untuk menciptakan ekosistem digital dan efisien, sekaligus mendukung program Kepemerintahan dalam sistem elektronik harus menjamin autentikasi dokumen,” katanya.
Ia menambahkan Perlu disadari bahwa semakin tinggi tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka akan berbanding lurus dengan tingkat risiko dan ancaman keamanannya.
“Oleh karena itu keamanan siber dibutuhkan sebagai upaya untuk melindungi seluruh lapisan di ruang cyber. Termasuk aset informasi yang ada di dalamnya dari ancaman,” pungkasnya.(zia)
