SORONG – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak, resmi memulai langkah strategis menuju pembangunan yang berkeadilan gender dengan menggelar rapat pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender (PUG) tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin (1/9), dengan mengusung tema Membangun dengan Hati, Menyatukan dalam Kasih.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, melalui Sekretaris Daerah Yakob Kareth menegaskan bahwa pembangunan yang berkeadilan tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memastikan adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
“PUG merupakan strategi nasional yang ditegaskan melalui berbagai kebijakan pemerintah, guna memastikan setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki maupun perempuan,” ujarnya.
Yakob menambahkan, pembentukan Pokja PUG di Papua Barat Daya merupakan langkah penting sebagai wadah koordinasi, sinergi, dan penguatan komitmen lintas sektor untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan daerah.
“Melalui kegiatan ini, saya berharap terbentuk Pokja PUG yang solid dengan rencana kerja yang jelas, serta mampu meningkatkan komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak Papua Barat Daya, Beatrix Msiren, menekankan bahwa pelaksanaan PUG bertujuan menjamin akses dan kontrol setara bagi laki-laki dan perempuan terhadap sumber daya pembangunan, termasuk keterlibatan dalam pengambilan keputusan.
“Kesetaraan gender menjadi indikator penting dalam pembangunan karena dapat memperkuat kemampuan negara mendorong pembangunan, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan pemerintahan yang efektif,” jelas Beatrix.
Kadis menambahkan, integrasi PUG dalam siklus perencanaan dan penganggaran di Papua Barat Daya diharapkan mampu mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan yang lebih efektif, akuntabel, dan adil, sehingga manfaatnya dapat dirasakan merata oleh seluruh masyarakat.(zia)
