SORONG – BPJS Kesehatan Cabang Sorong bersama para pemangku kepentingan yang meliputi perwakilan dari Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di Kota Sorong dan sekitarnya berkomitmen mengimplementasikan transformasi mutu layanan di seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes).
Pps. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong, Novianti mengemukakan, seluruh Fasilitas Kesehatan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya (PBD) telah terbukti berkomitmen untuk mendukung transformasi mutu layanan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat termasuk para peserta JKN.
Dimana, saat ini seluruh Kabupaten maupun Kota di Provinsi Papua Barat Daya telah meraih predikat Universal Health Coverage (UHC) Non Cut Off, sehingga jika terdapat masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka pemerintah dapat mengakomodir melalui bantuan pemerintah.
“Sinergi kami bersama pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya ini sudah jauh lebih meningkat dari sebelumnya. Cukup dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga, masyarakat yang telah didaftarkan sebagai peserta JKN, dapat dengan mudah mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan,” kata Novianti, Senin (2/10).
Novianti menambahkan, salah satu wujud dukungan nyata dari transformasi mutu layanan yakni dengan adanya janji layanan oleh seluruh fasilitas Kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehata. Selain dengan menerapkan simplifikasi layanan penggunaan NIK sebagai identitas JKN, hal lain yang dilakukan yaitu dengan melakukan penerapan antrean online melalui Aplikasi Mobile JKN, tidak ada diskriminasi kepada pasien JKN hingga tidak adanya biaya dalam pelayanan kesehatan.
Pada kesempatan yang sama, Sulce Siwabessy selaku Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Sorong mengungkapkan, pemerintah daerah selalu memberikan dukungan penuh dalam peningkatan mutu layanan kesehatan di Kota Sorong. Pembentukan Tim Mutu layanan Fasilitas Kesehatan yang di monitoring langsung oleh Penjabat Walikota Sorong serta diketuai oleh Sekretaris Daerah Kota Sorong menjadi salah satu wujud nyata. Tim ini bertugas untuk melakukan koordinasi dan monitoring pelayanan kesehatan di Kota Sorong.
“Tim mutu layanan faskes turun langsung ke lapangan untuk mengawal pelayanan kesehatan di Kota Sorong. Salah satu agendanya yaitu supervisi ke fasilitas Kesehatan, sehingga jika terdapat kendala di lapangan bisa segera diketahui dan dicari solusi permasalahannya. Kita juga memiliki grup antar UGD Rumah Sakit untuk berkoordinasi terkait rujukan peserta JKN, sehingga tidak ada lagi peserta JKN merasa tidak terlayani,” ungkap Sulce.
Senada dengan tujuan transformasi layanan, Direktur Rumah Sakit Herlina Sorong, dr. Harry Edison Sihombing, menegaskan pihaknya selalu berupaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi peserta JKN tanpa adanya diskriminasi.
Hal tersebut sebagai wujud nyata Transformasi Mutu Layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pada kesempatan tersebut dirikis langsung oleh Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti di Jakarta. Kegiatan launching tersebut dilaksanakan dengan metode hybrid, menggabungkan antara peserta online dan offline.
Dalam sambutannya, Dirut BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa tahun 2023 adalah momentum penting dalam perjalanan BPJS Kesehatan, dengan fokus utama pada Transformasi Mutu Layanan. Melalui transformasi ini, BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan yang mudah diakses, cepat pelayanannya, dan setara untuk setiap peserta JKN.
“Salah satu langkah nyata yang telah diambil BPJS Kesehatan adalah peningkatan akses layanan kesehatan bagi peserta JKN, terutama bagi masyarakat yang berada di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Syarat (DBTFMS). Kerja sama dengan rumah sakit apung/bergerak telah memberikan solusi untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah-daerah terpencil pun dapat merasakan manfaat layanan kesehatan yang memadai. Ini hanyalah salah satu contoh dari upaya nyata BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan yang inklusif,” terang Ghufron.
Ia memgungkapkan, saat ini tingkat kepuasan peserta JKN telah mencapai 89,6 persen, yang menunjukkan bahwa inisiatif BPJS Kesehatan memberikan hasil yang positif. Hasil survei tersebut memvalidasi upaya berkelanjutan untuk memenuhi ekspektasi peserta dalam hal pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, Indonesia bertekad mencapai cakupan kepesertaan semesta Program JKN atau Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024. Untuk mencapai tujuan ini, kerja sama dengan pemerintah adalah sangat penting. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 telah memberikan dasar yang kuat untuk kerja sama yang lebih erat antara BPJS Kesehatan, kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah dalam menyelenggarakan Program JKN dan memastikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk.
“Per 1 September 2023 cakupan kepesertaan JKN yang mencapai lebih dari 262,74 juta jiwa atau 94,60 persen dari total seluruh penduduk, yang merupakan bukti nyata dari upaya bersama untuk menghadirkan perlindungan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. Pemanfaatan layanan kesehatan yang signifikan oleh peserta JKN pada tahun 2022 dengan 502,8 juta kunjungan adalah pencapaian luar biasa. Ini mencerminkan kepercayaan yang semakin tinggi dari masyarakat Indonesia terhadap Program JKN,” jelas Ghufron.
Ghufron mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran manajemen fasilitas kesehatan dan semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan Program JKN. Kolaborasi ini adalah tonggak keberhasilan dalam menghadirkan layanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh masyarakat Indonesia.
Pada kegiatan tersebut, BPJS Kesehatan juga memberikan apresiasi kepada fasilitas kesehatan yang berkomitmen dalam meningkatkan mutu pelayanan JKN tahun 2023. Untuk Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terdapat beberapa kategori, mulai dari dokter praktik perorangan, dokter gigi, puskesmas, dan terakhir kategori klinik pratama. Sedangkan di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) terdapat kategori klinik utama, rumah sakit kelas D, rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas B, serta rumah sakit kelas A.
Dimana, perwakilan Fasilitas Kesehatan dari Provinisi Papua Barat Daya berhasil membawa pulang penghargaan juara 2, sebagai fasilitas kesehatan berkomitmen dalam kategori Klinik Utama yaitu Klinik Prodens Sorong.
Selain itu juga terdapat pengumuman pemenang dari Lomba Video Transformasi Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan Tahun 2023. Harapannya dengan kegiatan ini mengugah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta JKN.
“Melalui kolaborasi BPJS Kesehatan bersama seluruh fasilitas kesehatan dan stakeholder terkait, siap membangun masa depan kesehatan Indonesia yang lebih cerah melalui pelayanan yang mudah, cepat, dan setara. Bersama kita ciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berdaya saing,” pungkas Ghufron. (ayu)
