SORONG — Petani di Papua Barat Daya kini bisa bernafas lega. PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan seluruh petani terdaftar di provinsi ini telah menebus pupuk bersubsidi dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru yang turun hingga 20 persen sesuai kebijakan pemerintah per 22 Oktober 2025.
Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero), Dwi Satriyo Annurogo, memastikan hal itu saat meninjau langsung gudang dan kios pupuk di Papua Barat Daya.
“Alhamdulillah, petani di Papua Barat Daya sudah bisa menebus pupuk bersubsidi sesuai dengan HET terbaru,” ujar Dwi Satriyo usai kunjungan lapangan, Rabu (5/11/2025).
Penurunan harga ini berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi. HET pupuk Urea turun dari Rp2.250/kg menjadi Rp1.800/kg, atau dari Rp112.500 menjadi Rp90.000 per sak kemasan 50 kg. Sementara NPK turun dari Rp2.300/kg menjadi Rp1.840/kg (Rp115.000 menjadi Rp92.000 per sak). Untuk NPK khusus tanaman kakao, harga baru turun dari Rp3.300/kg menjadi Rp2.640/kg, atau Rp165.000 menjadi Rp132.000 per sak.
Selain itu, pupuk ZA yang kini masuk skema subsidi juga mengalami penurunan harga dari Rp1.700/kg menjadi Rp1.360/kg, dan pupuk organik dari Rp800/kg menjadi Rp640/kg.
“Dengan penurunan ini, petani di seluruh Indonesia bisa menebus pupuk bersubsidi dengan harga yang lebih murah. Kebijakan ini tentu meringankan biaya produksi petani,” jelas Dwi Satriyo.
Ia menegaskan, langkah pemerintah menurunkan harga pupuk merupakan bagian dari upaya mewujudkan swasembada pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan petani, sebagaimana visi Presiden RI Prabowo Subianto dalam Asta Cita.
Dalam kunjungannya, Dwi Satriyo bersama Dewan Komisaris Chrisna Deva Priyapratama juga memantau ketersediaan stok pupuk di gudang Papua Barat Daya. Hingga akhir Oktober 2025, stok pupuk bersubsidi mencapai 416 ton, terdiri atas 215 ton Urea, 169 ton NPK Phonska, dan 32 ton pupuk organik Petroganik.
General Manager Regional 4 PT Pupuk Indonesia, Wisno Ramadhani, menegaskan bahwa stok tersebut berada di atas ketentuan minimum yang diatur pemerintah.
“Stok cukup untuk memenuhi kebutuhan petani Papua Barat Daya selama tiga pekan ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Papua Barat Daya per Oktober 2025 mencapai 903 ton, atau sekitar 62 persen dari total alokasi 1.467 ton. Secara nasional, penebusan pupuk mencapai 6,38 juta ton atau 67 persen dari alokasi 9,55 juta ton.
“Stoknya cukup, harga pupuk lebih murah. Kami berharap petani Papua Barat Daya yang belum menebus sebanyak 1.148 petani dapat segera memanfaatkan kebijakan ini,” pungkasnya.(zia)
