SORONG – BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat akan terus berupaya memastikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khususnya di Tanah Papua dapat berjalan optimal di tahun 2023 ini. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan cakupan kepesertaan JKN aktif dalam 3 tahun terakhir.
Sejak tahun 2020 hingga 2022 cakupan kepesertaan JKN aktif di wilayah Propinsi Papua mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari 60,84% menjadi 88,78% dan di wilayah Propinsi Papua Barat juga mengalami kenaikan dari 93,85% menjadi 95,07%. Dari 42 Kabupaten/Kota, diantaranya telah dilakukan kerjasama Universal Health Coverage (UHC) khusus di tahun 2022 berjumlah 23 Pemda dan 1 Propinsi yakni Propinsi Papua Barat.
“Kerjasama UHC khusus ini menjadi solusi untuk menjawab tantangan bagi penduduk yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dengan kerjasama ini penduduk yang memerlukan akses layanan kesehatan dapat secara cepat didaftarkan terlebih dahulu kependudukannya di Dukcapil. Kemudian langsung dapat menikmati layanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” tutur Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat, Budi Setiawan, saat press release secara virtual.
Ditambahkannya, seiring dengan kenaikan cakupan kepesertaan program JKN, dari sisi penerimaan iuran juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tahun tersebut. Dimana semula sebesar Rp 857 miliar menjadi Rp 1.064 miliar di akhir tahun 2022.
“Ini merupakan bentuk dukungan dan kesadaran bersama dari semua segmen kepesertaan serta Pemda Kabupaten/Kota dan juga Provinsi. BPJS Kesehatan juga memberikan kemudahan melalui Program Rencana Pembayaran Bertahab (REHAB) yang dimanfaatkan oleh peserta dengan segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang memiliki tunggakan lebih dari 3 bulan (tunggakan 4-24 bulan,red) dengan total pengumpulan iuran sampai dengan 2020 sebesar Rp 1.195 miliar,” tambah Budi.
Di lain sisi, BPJS Kesehatan dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan pembayaran biaya pelayanan kesehatan kepada seluruh fasilitas kesehatan yang bekerjasama baik Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di wilayah Papua dan Papua Barat, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan pembayaran.
“Biaya pelayanan kesehatan di tahun 2020 sebesar Rp 860,2 miliar, di tahun 2021 Rp 666,9 miliar dan tahun 2022 sebesar Rp 919 miliar. Dimana kenaikan di tahun 2022 merupakan dampak dari pandemi COVID-19 yang mulai berkurang. Namun, dari biaya yang telah dibayarkan ini, masih terdapat beberapa sarana prasana dan juga tenaga kesehatan yang kecukupannya belum terpenuhi,” ujar Budi.
Untuk kecukupan dokter umum FKTP saat ini menjadi tantangan tersendiri. Dengan rasio 1 dokter melayani 5.000 peserta, di tanah Papua masih membutuhkan 175 dokter. Sedangkan jumlah tempat tidur di FKRTL dengan rasio 1 tempat tidur untuk 1.000 peserta. Maka di tanah Papua dengan total 51 FKRTL masih membutuhkan 358 tempat tidur.
“Terkait dengan hal tersebut, BPJS Kesehatan secara intensif berkoordinasi dengan stakeholder di Provinsi hingga Kabupaten/kota melalui forum kemitraan untuk dapat segera melakukan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan di beberapa Kabupaten/Kota,” imbuhnya.
Sementara untuk optimalisasi Program JKN di tahun 2023 ini, BPJS Kesehatan Wilayah Papua dan Papua Barat mengharapkan dukungan dari semua pemangku kepentingan diantaranya adalah dukungan dalam kerjasama UHC khusus untuk seluruh Propinisi pasca DOB (Propinsi Papua, Propinsi Papua Selatan, Propinsi Papua Tengah, Propinsi Papua Pegunungan, Propinsi Papua Barat, Propinsi Papua Barat Daya) serta Kab/Kota yang belum kerjasama UHC khusus.
“Selain itu pemenuhan kewajiban pembayaran iuran untuk semua segmen peserta menjadi penting untuk menjaga kesinambungan finansial JKN. Koordinasi lintas sektor dalam menjalankan transformasi mutu layanan serta advokasi kepada pemda dalam pemenuhan Sarpras dan tenaga medis juga sangat dibutuhkan dukungannya,” tandasnya. (ayu)
