Ahmad Nausrau: Palang Adat Akan Dibuka di Pagi Hari
SORONG – Musyawarah Daerah (Musda) I Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat Daya akhirnya tetap berlangsung pada Jumat (19/6) malam meski sempat tertunda selama lima jam akibat aksi pemalangan yang dilakukan sejumlah pihak. Pembukaan Musda yang sedianya digelar pukul 16.00 WIT baru dimulai sekitar pukul 21.00 WIT setelah dilakukan dialog dan komunikasi antara panitia, tokoh masyarakat, dan peserta.
Aksi pemalangan dilakukan oleh sekelompok massa yang menilai pelaksanaan Musda belum mengakomodasi keterwakilan Muslim asli Papua, khususnya dari Papua Barat Daya. Mereka meminta agar kepengurusan maupun unsur strategis MUI ke depan memberikan ruang yang lebih besar bagi putra-putri asli Papua yang beragama Islam.
Ketua MUI Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menjelaskan bahwa kepengurusan yang selama ini berjalan merupakan kepengurusan sementara yang dibentuk berdasarkan ketentuan dari MUI Pusat. Menurutnya, struktur tersebut hanya beranggotakan 15 orang sehingga tidak memungkinkan untuk mengakomodasi seluruh unsur masyarakat Islam yang ada di Papua Barat Daya.
Ia menegaskan bahwa Musda justru menjadi forum resmi untuk memperluas keterwakilan berbagai elemen umat Islam, mulai dari organisasi kemasyarakatan Islam, perguruan tinggi, tokoh masyarakat hingga perwakilan MUI kabupaten dan kota. Karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam aksi pemalangan telah menjadi bahan diskusi dan sebagian telah diakomodasi dalam kepanitiaan maupun peserta Musda.
Terkait isu bahwa calon Ketua MUI Papua Barat Daya akan berasal dari luar daerah, Ahmad Nausrau menegaskan bahwa pemilihan ketua akan dilakukan oleh tim formatur yang terdiri dari sekitar 15 orang dari berbagai unsur.
Menurutnya, siapa pun yang memenuhi syarat keulamaan, berdomisili dan memiliki KTP Papua Barat Daya memiliki peluang yang sama untuk dipilih.
“Soal ketua nanti dipilih oleh tim formatur, bukan ditentukan satu orang. Siapa pun yang memenuhi syarat dan berdomisili di Papua Barat Daya terbuka untuk dipilih,” katanya.
Ahmad Nausrau juga menjelaskan bahwa pemalangan belum dibuka hingga malam hari karena menghormati tradisi adat setempat yang tidak memperbolehkan pembukaan palang pada malam hari. Meski demikian, kegiatan Musda tetap berjalan dengan menggunakan akses lain tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang berlaku.
“Palang adat tidak bisa dibuka malam hari. Sesuai tradisi, nanti pagi baru dibuka. Karena itu kami menggunakan pintu belakang supaya tetap menghormati adat, sementara kegiatan Musda tetap berjalan sesuai jadwal,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua MUI Pusat Bidang Ukhuwah, Zaitun Rahmin, menilai dinamika yang terjadi justru menjadi proses pendewasaan organisasi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah.
Ia mengapresiasi semua pihak yang tetap membuka ruang dialog sehingga perbedaan pandangan dapat diselesaikan melalui musyawarah.”Semua pihak memperjuangkan aspirasinya dengan serius, tetapi tetap mau mendengar dan berdialog. Itu yang membuat persoalan bisa diselesaikan dengan baik. Ini menjadi pelajaran penting untuk memperkuat persatuan,” katanya.
Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, yang membuka secara resmi Musda tersebut mengajak seluruh peserta untuk meninggalkan perbedaan dan mengutamakan kepentingan organisasi. Menurutnya, MUI merupakan lembaga kehormatan yang membutuhkan dedikasi, pengorbanan, dan semangat kebersamaan untuk melayani umat.
“Kalau kita mau MUI Papua Barat Daya memberi dampak signifikan bagi masyarakat di Tanah Papua, maka tidak ada pilihan lain, kita harus bersatu. Tinggalkan perbedaan-perbedaan. Besok harus lebih baik dari hari ini,” tegas Elisa Kambu.
Gubernur juga menyoroti pentingnya komunikasi yang terbuka dalam organisasi agar persoalan yang muncul dapat diselesaikan melalui dialog. Menurutnya, dinamika yang terjadi menjelang pembukaan Musda menjadi pelajaran berharga untuk membangun MUI Papua Barat Daya yang lebih kuat, inklusif, dan mampu menjawab kebutuhan umat di masa mendatang.(zia)
