SORONG – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Papua Barat Daya, Senin (6/10). Tujuan kedatangan rombongan ini untuk menyerap aspirasi masyarakat daerah, memantau implementasi kebijakan pemerintah, serta menyampaikan progres kinerja Komisi X.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, Kurniasih Mufidayati didampingi anggota di antaranya I Nyoman Parta, Denny Cagur, Once Mekel, Ferdiansyah, Ashraff Abu, Juliyatmono, Tinro La Tunrung, Andy Ramly, Dedi Wahidi, Reni Astuti, Dewi Coryati, dan Bramantyo Suwondo. Turut hadir pula pejabat kementerian dan lembaga mitra Komisi X seperti Kemendikbudristek, Kemenpora, BPS, BRIN, hingga Perpusnas.
“Tujuan pertama kami hadir adalah melihat mutu, layanan, serta pemerataan pendidikan,” kata Lalu Hadrian Irfani usai pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya di Gedung Lambertus Jitmau.
Dalam pertemuan bersama Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang didampingi jajaran OPD, Komisi X mendapat masukan diantaranya agar perguruan tinggi negeri (PTN) dapat segera hadir di wilayah tersebut. Usulan pembangunan kampus negeri di Kota Sorong langsung mendapat dukungan Komisi X DPR RI.
“Kami sangat mendukung dan meminta kepada Kemendikbudristek untuk mengabulkan hal ini. Komisi X akan berjuang agar Papua Barat Daya memiliki universitas negeri demi akses pendidikan tinggi yang merata di Tanah Papua,” tegas Lalu Hadrian.
Selain isu perguruan tinggi, Komisi X juga menyoroti revitalisasi pendidikan dari PAUD, TK hingga SMA/SMK. Namun, pelaksanaannya masih terkendala aturan PP 106 yang membatasi kewenangan pemerintah provinsi. Komisi X berjanji akan mengkoordinasikan hal ini dengan Kemendikbud dan Kemendagri, sekaligus memastikan agar tidak bertentangan dengan UU Otonomi Khusus.
“Terkait dengan revitalisasi sekolah mulai dari Satuan Pendidikan Paud, TK sampai dengan SMA/SMK. Kami Komisi X berkomitmen agar revitalisasi sekolah ini juga dirasakan oleh sekolah-sekolah kita yang ada di Papua Barat Daya ini,” katanya.
Menurutnya, Komisi X juga menargetkan Universitas Negeri Sorong dapat beroperasi pada 2026. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan, sarana, dan prasarana, sementara dari sisi perizinan dijanjikan akan dipercepat.
Dikatakan bahwa Langkah konkrit lainnya adalah peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan, termasuk pelatihan digitalisasi dan kurikulum yang sudah dianggarkan untuk 2026.
Selain itu, Di bidang kebudayaan, Komisi X mendorong penguatan Balai Pelestarian Kebudayaan serta rencana pembangunan museum guna melestarikan warisan budaya Papua Barat Daya.
Sementara itu, Gubernur Papua Barat Daya menegaskan pihaknya siap melakukan kajian serta mempersiapkan kebutuhan menghadirkan perguruan tinggi negeri.
“Kalau ini terwujud, maka dosen-dosen asal Papua Barat Daya yang selama ini mengajar di luar akan kembali dan mengabdi di rumah mereka sendiri, untuk mencerdaskan generasi muda Papua Barat Daya,” ungkapnya.(zia)
