KPPN Sorong Optimis Realisasi Belanja APBN Optimal

SORONG-Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong sebesar Rp 4.076,48 miliar (94,00 persen) hingga 27 Desember 2022.

Pembelajaan tersebut terdiri atas belanja Pemerintah pusat sebesar Rp 2.322,80 miliar (97,55 persen) serta transfer ke daerah dana desa sebesar Rp 1.753,68 miliar (89,68 persen). Dengan sisa waktu hingga akhir tahun 2022, KPPN Sorong optimis realisasi belanja akan lebih optimal.

“Realisasi belanja tidak semata-mata hanya mementingkan jumlah belanjanya, tetapi yang paling penting juga harus memperhatikan kualitas belanja. Dengan belanja APBN yang berkualitas diharapkan dapat berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional secara umum dan khususnya di Provinsi Papua Barat Daya,”jelas Kepala KPPN Sorong Budi Hartadi

Budi menuturkan kinerja APBN yang baik tidak hanya secara nasional, tetapi juga di tingkat daerah. Salah satunya di Provinsi Papua Barat Daya yang merupakan provinsi termuda di Indonesia.

Selain itu, hingga 30 November 2022 realisasi belanja APBN di Provinsi Papua Barat Daya yang disalurkan KPPN Sorong sebesar Rp 3.344,07 miliar atau sebesar 77,19 persen dari total anggaran Rp 4.332,38 miliar. Realisasi tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.971,14 miliar atau 82,93 persen dari anggaran Rp 2.376,94 serta transfer ke daerah dana desa sebesar Rp 1.372,94 miliar atau 70,21 persen dari anggaran miliar sebesar Rp 1.955,44 miliar.

Realisasi belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja pegawai sebesar Rp 807,82 miliar (94,35 persen dari anggaran sebesar Rp 856,23 miliar), belanja barang sebesar Rp 780,78 miliar (80,66 persen dari anggaran sebesar Rp 967,95 miliar).

Belanja modal sebesar Rp 378,04 miliar (68,95 persen dari anggaran sebesar Rp 548,26 miliar), dan belanja bansos sebesar Rp 4,49 miliar (100 persen dari anggaran sebesar Rp 4,49 miliar). Sedangkan realisasi transfer ke daerah terdiri atas realisasi DAK Fisik sebesar Rp 696,94 miliar (60,98 persen dari anggaran sebesar Rp1.142,96 miliar), DAK Non Fisik sebesar Rp 108,04 miliar (93,48 persen dari anggaran sebesar Rp 115,58 miliar) dan Dana Desa sebesar Rp 567,96 miliar (81,50 persen dari anggaran sebesar Rp 696,90 miliar).

Dari segi pendapatan perpajakan yang dikelola KPP Pratama Sorong sampai dengan 30 November 2022 telah terealisasi sebesar Rp1.149,79 miliar atau 101,17 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp1.136,42 miliar.

“Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya pendapatan perpajakan tumbuh 16,62 persen. Nilai tersebut termasuk didalamnya pendapatan perpajakan dalam rangka impor yang dipungut melalui Ditjen Bea Cukai dan dibukukan oleh KPP Pratama Sorong,”papar Kepala KPP Pratama Sorong Bambang Setiawan.

Penerimaan perpajakan, tambah Bambang disumbang dari sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor, sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Transportasi dan Pergudangan.

“Mengingat begitu pentingnya penerimaan pada sektor Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial, kami menegaskan kembali kepada Bendahara Satuan Kerja terkait pelaksanaan PMK Nomor 59/PMK.03/2022, yang pada intinya terkait pemotongan dan/atau pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak bagi instansi pemerintah agar dilaksanakan dengan seksama,”ungkapnya.

Kepala KPPBC TMP C Sorong Wawan Dharmawan mengatakan pendapatan kepabeanan dan cukai yang dibukukan oleh KPPBC Sorong sampai dengan 30 November 2022 telah terealisasi sebesar Rp 761,47 juta atau 119,42 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp 637,64 juta. KPPBC Sorong juga turut melaksanakan kewajiban pemungutan pajak dalam rangka impor yang penerimaannya dibukukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sampai dengan 30 November 2022, realisasi pajak dalam rangka impor yang berhasil dipungut oleh KPPBC Sorong sebesar Rp 5,9 miliar. Dalam upaya meningkatkan Devisa Hasil Ekspor serta pemberdayaan UMKM, Bea Cukai Sorong memberikan layanan asistensi ekspor kepada para pelaku usaha khususnya UMKM melalui program Rumah Kitong Bisa Ekspor.

Kepala KPKNL Sorong Antonius Ari Wibowo menambahkan dari sisi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), KPKNL Sorong mencatat realisasi PNBP yang berasal dari pelaksanaan lelang, pengurusan piutang negara dan pengelolaan Barang Milik Negara sebesar sebesar Rp10.701.718.297 atau 110,81 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp9.657.500.000.

“Realisasi Pokok lelang sebesar Rp123.404.442.950 atau 137,12 persen dari target tahun 2022 yang sebesar Rp 90.000.000.000. Jumlah barang milik negara yang dikelola oleh KPKNL Sorong sebanyak 676.253 NUP dengan nilai sebesar Rp 56.461.062.592.371,”ungkapnya.

Budi menambahkan situasi pandemi Covid-19 masih cukup terkendali baik di tingkat global maupun domestik, di mana Indonesia berhasil mengendalikan gelombang pandemi terakhir. Sementara itu, harga komoditas global masih volatile meski beberapa sudah menunjukkan tren penurunan. Hal ini tak lepas dari pelemahan demand dan perbaikan pasokan yang mulai mendorong moderasi beberapa komoditas energi dan pangan.

Di sisi domestik, sambung Budi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 diperkirakan menguat signifikan. Hal ini sejalan dengan tren penguatan pemulihan dalam tiga kuartal pertama 2022, serta senada dengan pertumbuhan indikator perekonomian yang masih relatif kuat meski menunjukkan tren penurunan seiring perlambatan global.

“Tren pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menguat tentu tak lepas dari kinerja baik APBN yang berlanjut hingga bulan November 2022. APBN hadir di masyarakat, melalui belanja negara dan pembiayaan investasi yang terakselerasi, didukung lonjakan pendapatan negara dan realisasi pembiayaan utang yang terjaga dengan baik,”pungkas Budi.(juh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Social Icons

error: Content is protected !!