SORONG-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Komite II DPD RI melakukan Kunjungan Advokasi tentang Permasalahan Listrik di Provinsi Papua Barat Daya, Selasa (26/9).
Pada Kunjungan Advokasi dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai bersama beberapa anggota diantaranya Mamberob Yosephus Rumakiek, S.Si.M.Kesos, Ir. Stefanus B.A.N. Liow, M.A.P, Lukky Semen, SE dan Ir. Namto Roba, SH.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa’ad didampingi Pj Sekda PBD Edison Siagian.
Dari Pantauan Radar Sorong, Pertemuan dilakukan di Hotel Aston yang dihadiri Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli, Sekda Tambrauw M Zen Hayatudin dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sorong.
Anggota Komite II DPD RI Mamberob Yosephus Rumakiek mengatakan tujuan kunjungan Komite II DPD RI bahwa Terdapat beberapa kampung di wilayah PBD yang sampai saat ini belum ada jaringan listrik.
“Kehadiran kita karena ada aspirasi dari masyarakat bahwa belum ada jaringan listrik di beberapa kabupaten antara lain Distrik Klaso Kabupaten Sorong, Distrik Konda Kabupaten Sorong Selatan, dan Distrik Selemkai Kabupaten Tambrauw,” katanya.
Kemudian, Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai mengatakan bahwa kunjungan advokasi ini merupakan salah satu fungsi DPD RI dalam melakukan pengawasan dan mendorong pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di daerah.
“Karena prinsip kami di DPD adalah hadir sebagai solusi, bukan sebagai pemantik. Hari ini adalah kita melakukan kunjungan advokasi. Dari berbagai macam masukan-masukan kemudian kita memilih untuk datang ke daerah Papua Barat Daya,” katanya.
Menurutnya, Terkait listrik ini bukan soal baru. Ini soal klasik sejak jaman sebelum kita berintegrasi pun kita sudah merasakan listrik mati.
“Jadi ini masalah klasik. Sehingga kita perlu untuk memulai menata infrastruktur di Papua Barat Daya,”katanya.
Dikatakan bahwa Dalam kunjungan tersebut membahas berbagai upaya untuk meningkatkan akses listrik di Papua Barat Daya. Sehingga DPD RI akan terus mengawal upaya pemerintah untuk meningkatkan akses listrik di Papua Barat Daya.
“Kami akan terus mendorong pemerintah agar permasalahan akses listrik di Papua Barat Daya dapat segera diselesaikan,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua Barat Daya, Mohammad Musa’ad menyambut baik kunjungan advokasi dari DPD RI Komite II.
“Kami apresiasi walaupun provinsi masih muda, tapi sudah menjadi perhatian dari Komite II DPD RI. Terkait kewenangan kelistrikan berada di pusat. Namun, kita berharap kedepannya ada kolaborasi antara Pemerintah dan PLN. Mana yang harus dikerjakan sama PLN dan Pemerintah supaya masing-masing kita bertanggung jawab terhadap target capaian dari kita masing-masing,” katanya.
Dikatakan bahwa memang saat ini yang sudah disampaikan oleh PLN cakupan listrik di Papua Barat Daya sudah mencapai 90%. Namun, masih ada beberapa daerah yang belum teraliri listrik, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Kami berharap dengan adanya kunjungan ini, dapat mendorong percepatan pembangunan infrastruktur kelistrikan di daerah-daerah yang belum teraliri listrik,” pungkasnya.
Bupati Sorong Selatan, Samsuddin Anggiluli, meminta dukungan DPD RI dan PLN untuk melistriki 37 kampung di wilayah pesisir pantai Kabupaten Sorong Selatan.
“Kami minta bantuan dan dukungan anggota DPD RI kepada PLN untuk mencari solusinya bagaimana bisa ke 37 kampung itu menyala dan ada aliran listrik,” katanya.
General Manager PLN Papua dan Papua Barat, Budiono, mengatakan bahwa PLN siap untuk melistriki 37 kampung tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari solusi agar 37 kampung tersebut dapat teraliri listrik. Nanti kita sama- sama melihat kondisinya” pungkasnya.(zia)
