Syamsudin Johan, SH : Cegah Eksodus ke Sorong Raya, Pemerintah harus Selektif dalam Pendataan Warga
SORONG- Menyambut gembira hadirnya Provinsi Papua Barat yang Rancangan Undang-Undang (RUU)nya disahkan pada 17 November lalu, Ketua BPD Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kota Sorong, Syamsudin Johan, SH menyampaikan 3 hal penting untuk diperhatikan oleh pemerintah transisi PBD nanti.
Yang pertama, Syamsudin Johan berharap agar Penjabat Gubenur Papua Barat Daya adalah Orang Asli Papua (OAP). “Mau itu dari Papua ka Papua Barat yang penting Pj Gubernurnya PBD adalah OAP,”ujar Syamsudin Johan dalam perbincangannya dengan Koran ini via ponsel, Senin (21/11). Selain itu lanjut Syam-sapaan akrab Ketua BPD KKSS Kota Sorong-, Pj Gubernur Papua Barat Daya adalah aparatur sipil negara (ASN) murni dari vertikal, tidak berafiliasi dengan salah satu partai.
Apakah sudah ada gambaran siapa sosok yang layak jadi Pj Gubernur PBD? “ Sampai saat ini memang belum ada , tapi harapan saya sebagai ketua KKSS Kota Sorong, Pj Gubernur PBD adalah benar-benar dari ASN murni vertikal, tidak berafiliasi dengan salah satu partai,”tandasnya
“Minimal dia orang netral. Bahwa bagaimana kemudiian daerah ini bisa dibangun dengan konsep-konsep, dengan pikiran yang baru, yang belum berafiliasi dengan salah satu partai maka itulah yang kita harapkan,”imbuh Syamsuidn Johan, yang sehari-hari anggota DPRD Kota Sorong dari Partai Gerindra.
Lebih lanjut harapan ketiga yang disampaikan bahwa setelah Provinsi ke 38 berjalan di Papua Barat Daya ini, pemerintahan sudah stabil, maka pemerintahan dibawah pimpinan Pj Gubernur PBD juga harus ketat, jangan sampai ada eksodus besar-besaran menuju ke Sorong Raya.
“Jangan sampai ada masyarakat yang datang berjubel ke PBD, ini tentu harus ada proteksi karena inilah yang kita harapkan dari pemerintah transisi nanti,”tandasnya. Apakah sudah ada indikasi akan adanya eksodus ke Sorong Raya? Saya kira ini sudah menjadi hukum alam, ketika ada daerah baru, yang kemudian menjanjikan, yang potensial dengan alamnya maka pasti orang akan datang berduyun-duyun ke situ. Sebagai warga negara tentu tidak ada larangan, di daerah manapun dia akan berdomisili, tetapi pemerintah tentu harus selektif benar, tidak kemudian orang datang dengan kepentingan yang kita tidak tahu, lalu orang-orang yang sudah lama di sini, yang juga potensial, justru terpinggirkan. Nah itu yang kita tidak inginkan, oleh karena itu kepada pemerintah yang baru masa transisi nanti, kita berharap perlu hal ini perlu diperhatikan,”tandas Syamsudin Johan.
Dikatakan, jika ada eksodus secara besar-besaran ke Sorong Raya, nantinya jelas akan mempengaruhi Pemilu 2024. “Saya kira begitu karena pendataannya tidak akan mungkin secepat itukan, maka kita harapkan yang sudah ada ini dulu yang kita benarin, lalu kemudian ada orang-orang yang datang, tidak ada larangan sebenarnya. Makanya kepada pemerintah transisi nanti kita harapkan betul-betul memperhatikan itu, tidak kemudian orang datang dalam jumlah yang banyak kita tidak tahu maksud dan tujuannya-kan. Jadi pendataan penduduk harus lebih diperketat,”tandas Syamsudin Johan.
Hadir dalam pertemuan di Gedung LJ Kantor Walikota (Senin, 21/11) Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Jhon Wempi Wetipo, SH MH bersama anggota Komisi II DPR RI Komaruddin Watubun, Wakil Ketua Komite II DPD RI Dr Filep Wamafma, SH M. Hum turlap ke Sorong untuk meninjau perisiapan penyelenggaran pemerintahan Provindi PBD, dikatakan Pemerintahan PBD akan segera dibentuk dalam waktu dekat. Dalam pertemuan yang dihadiri Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw Pj Walikota George Yaranga, Penjabat dan Bupati se- Sorong Raya serta unsur Forkopimda, para anggota dewan, Forum Lintas Suku Papua, Forum Lintas Suky Nusantara, Forum Lintas Agama dan undangan lainnya, menurut Syamsudin Johan penuh dinamika namun pada prinsipnya , kehadiran PBD patut didukung dan disambut gembira.
Menyangkut letak ibukota Provinsi PBD ? Menurutnya, idealnya ibukota PBD ada di wilayah Kabupaten Sorong. Sebab Kabupaten Sorong adalah episentrum dari semua kabupaten yang ada di Papua Barat. Artinya wilayah Kabupaten Sorong berada di tengah-tengah, sehingga dengan wilayah yang masih luas maka pembangunannya bisa lebih dipercepat. “Kalau numpuk semua di kota kita sayangkan karena daerah-daerah lain nanti bisa tertinggal pembangunannya,”imbuhnya.
Dengan terbentuknya Provinsi PBD, Ketua KKSS Kota Sorong berharap semua stakeholder, masyarakat di PBD semakin solid , pembangunanya lebih cepat, lebih strategis, semakin merata, aman, damai dan sejahtera. (ros)
