JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi masyarakat dan semua penyelenggara pemilu, dari mulai Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas
Pemilu (Bawaslu), dan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah menyukseskan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Menurut Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komarudin, pernyataan Presiden tersebut adalah ungkapan rasa syukur atas suksesnya Pemilu dan menjadi wujud nyata kematangan warga negara Indonesia dalam berdemokrasi.
Keberhasilan ini menjadi modal besar dalam upaya memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia di masa depan.
“Dalam konteks demokrasi dan Pemilu, Asta Cita bertujuan untuk memperkuat demokrasi substantif yang lebih mengakar, guna mewujudkan kedaulatan rakyat yang lebih nyata. Presiden Prabowo akan terus bekerja memperkuat konsolidasi demokrasi Indonesia sesuai dengan Visi Indonesia Maju dan Asta Cita,” kata Ujang.
Keberhasilan Indonesia menggelar Pemilu Presiden dan Legislatif di Februari 2024,
dengan tingkat partisipasi lebih dari 82% dari sekitar 204 juta pemilih merupakan prestasi bagi Indonesia.
Apalagi di tahun yang sama, Pilkada aerentak juga berjalan lancar dan aman. Kedua momentum tersebut tercatat sebagai pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia.
“Ini merupakan milestone tersendiri bagi rakyat Indonesia. Bahkan para pemimpin dunia memuji Pemilu di Indonesia, begitu masif namun partisipasi tetap tinggi. The envy of the world, istilahnya. Dunia jadi terkesima,” ujar Ujang.
Menurut laporan Economist Intelligence Unit dan Divisi Kependudukan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB), diperkirakan lebih dari 100 negara menganut sistem demokrasi, dalam berbagai bentuk dan ciri khasnya.
Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta, dengan 203.290.554 juta pemilih terdaftar, menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Indonesia berada di bawah India dengan 1,4 miliar jiwa dan Amerika Serikat 340 juta jiwa.
Ujang mengatakan, Presiden Prabowo Subianto mencatatkan sejarah sebagai kepala negara dengan perolehan suara terbanyak dalam Pemilihan Presiden di dunia.
Dengan perolehan 96,2 juta suara, presiden terpilih Indonesia melampaui rekor-rekor sebelumnya dari berbagai negara.
Seperti kita ketahui, Presiden 2014-2024 Joko Widodo (Jokowi) meraih 85,6 juta suara di Pemilu 2019.
Dengan pencapaian ini, Indonesia kini memegang dua posisi teratas dalam daftar pemilihan presiden dengan suara terbanyak secara global, mengukuhkan demokrasi Indonesia sebagai salah satu yang terbesar dan teraktif di dunia.
Selain Prabowo dan Jokowi, daftar ini juga mencakup beberapa tokoh dunia lainnya,
seperti Joe Biden dari Amerika Serikat (81,3 juta suara pada 2020), Presiden Indonesia 2004-2014 Susilo Bambang Yudhoyono (73,8 juta suara pada 2009), Donald Trump (77,2 juta suara pada 2024), Vladimir Putin dari Rusia (76,3 juta suara pada 2024), dan Lula da Silva dari Brasil (60,3 juta suara pada 2022).
Selain berhasil menggelar Pilpres, Indonesia juga melaksanakan Pilkada Serentak pada November 2024.
“Kita adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Tapi untuk urusan Pilkada
Serentak, Indonesia bisa dikatakan salah satu negara yang berhasil menggelar pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Itu artinya demokrasi kita semakin matang,” kata Ujang.
Pilkada 2024 diselenggarakan di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota se-Indonesia yang melibatkan lebih dari 200 juta pemilih.
“Pilkada Serentak yang baru kita lewati, mencatat partisipasi pemilih sebanyak 71%. Angka ini masih lebih baik dibandingkan tingkat partisipasi pemilih di Pemilu Amerika Serikat yang hanya 66,9%. Padahal, Amerika Serikat sudah menyelenggarakan Pemilu
sejak tahun 1789,” kata Ujang.
Secara teknis, ujar Ujang, tidak mudah bagi penyelenggara pesta demokrasi secara
langsung di berbagai pelosok Tanah Air. Tercatat 435.089 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia.
Setiap TPS mempekerjakan tujuh orang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), atau lebih 5 juta petugas tersebar di 435.089 TPS.
Ini belum termasuk anggota KPPS yang terdapat di luar negeri, lebih dari 12 ribu
orang yang tersebar di 128 negara. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, target anggaran Pilkada Serentak 2024 yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sebesar Rp 37,52 triliun.
KPU dan Bawaslu masing-masing menerima total Rp 28,22 triliun dan Rp 8,39 triliun dari daerah-daerah yang sudah mampu membayar Pilkada.
“Tahun 2024 telah sukses menguji integritas lembaga demokrasi Indonesia. Dengan lebih dari 200 juta pemilih terdaftar, termasuk generasi muda yang paham teknologi, dan semakin banyak perempuan terpilih menjadi pemimpin politik, Pemilu 2024 menjadi indikator matangnya demokrasi Indonesia,” tutup Ujang. (**/ros)
