Dalam Kasus Dugaan Korupsi PLTD Raja Ampat
SORONG- Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua Barat, Selviana Wanma ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi perluasan jaringan tegangan rendah dan menengah pada Dinas Pertambahangan dan Energi Kabupaten Raja Ampat tahun 2010.
Penetapan tersangka dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sorong usai pemeriksaan yang berlangsung selama 1 jam dan didampingi Kuasa Hukumnya, Max Mahare, Kamis (14/9).
Selanjutnya, Selvi digiring ke Lapas Kelas II B Sorong dengan tangan diborgol.
Selviana Wanma menegaskan dirinya dibawa saat tiba di Bandara DEO Sorong, Kamis (14/9) pagi. Dia mengatakan tidak pernah dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Sorong atas kasus tersebut.
“Saya tadi pagi di jemput oleh pihak Kejaksaan Negeri Sorong, saya merasa saya tidak pernah mendapatkan surat panggilan baik panggilan I, II maupun panggilan ketiga, saya kooperatif. Tahun lalupun saya kooperatif,” jelasnya kepada awak media usai diperiksa.
Selvi menambahkan, Ia membangun PLTD Raja Ampat dengan hati yang akhirnya membuat Kabupaten Raja Ampat terang-benderang hingga dikenal di dunia. Ia mengaku tidak merasa sedih karena tangannya terborgol.
“Hari ini saya harus menghadapi ini, buat saya tidak apa-apa karena Raja Ampat adalah kampung halaman saya. Saya bangun PLTD dengan hati, kalau Raja Ampat tidak terang. Hari ini dengan tangan saya terborgol, saya tidak merasa sedih apapun,” tambahnya seraya menambahkan ia tidak menghindari proses hukum.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sorong, Muhammad Rizal mengatakan, Selviana Wanma menjabat sebagai Komisaris pada PT. Fourking Mandiri. Yang bersangkutan turut diperiksa dan dijadikan tersangka berdasarkan pengakuan daripada tersangka BT bahwa aliran dana senilai Rp 1.3 miliar dikirim ke rekening Selviana Wanma.
“Berdasarkan pengakuan BT bahwa yang bertanggung jawab terhadap nilai kerugian senilai Rp 1.3 miliar dibebankan kepada Selviana Wanma. Berdasarkan fakta persidangan, keterangan BT uang tersebut dikirim ke Selviana Wanma dan ada bukti transfer serta sudah kami klarifikasi dengan bank yang bersangkutan bahwa benar rekening itu atas nama Selviana Wanma,” terang Kajari.
Terkait pengakuan Selviana yang tidak mendapatkan surat panggilan, Kajari Sorong menegaskan pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan sebagai saksi sebanyal 3 kali, bukan hanya di rumahnya. Surat panggilan bahkan dikirim ke Sekretariat DPD Partai Golkar Papua Barat Daya.
“Itu menurut dia, tapi kami sudah mengirim surat panggilan ke tempat yang bersangkutan. Bahkan kami kirim ke kantornya di DPD Partai Golkar Papua Barat Daya,” tandas Kajari.
Atas perbuatannya, Selviana Wanma disangkakan pasal 2 ayat (1) jo pasal 1 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, Subsider pasal 3 jo pasal 18 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sebagai tersangka, Selviana Wanma dianggap telah merugikan keuangan negara sebesar Rp1.360.811.580,00 sebagaimana hasil audit kerugian keuangan negara dari BPKP Perwakilan Papua Barat.
Ketua DPD Partai Golkar Papua Barat Daya, Drs. Ec Lambertus Jitmau,MM mengatakan belum bisa memberikan keterangan perihal penetapan tersangka kepada Sekertaris DPD Golkar PBD tersebut.
“Saya belum bisa memberikan komentar sesuatu yang belum pasti. Off the record dulu ya,” ujar Lambert Jitmau. (rin)
